Dana Mitra Bawaslu Terancam tak Cair
jpnn.com - JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, berharap pemerintah dapat segera mencairkan dana untuk membiayai mitra Pengawas Pemilih Lapangan (PPL) yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), paling lambat awal Maret 2014.
Menurut Nelson, dana bagi mitra PPL perlu segera dicairkan, mengingat waktu pelaksanaan pemilu 9 April 2014 sudah kian dekat.
“Kita minta dana mitra PPL dapat segera dicairkan paling tidak awal Maret mendatang. Alasannya karena sudah tidak ada waktu lagi. Apalagi untuk (mitra PPL) kita belum melakukan perekrutan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/2).
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Didik Suprayitno, mengaku pihaknya belum dapat membahas lebih lanjut terkait permintaan tersebut. Alasannya, karena mitra PPL belum memiliki kelembagaan yang jelas.
“Hingga saat ini Kemendagri belum membahas (rancangan Peraturan Presiden untuk mitra PPL), karena belum ada badannya. Artinya Bawaslu harus membentuk terlebih dahulu lembaga mitra PPL,” katanya.
Selain itu, untuk memerkuat kelembagaan mitra PPL, Bawaslu menurut Didik, juga harus terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan yang jelas.
“Jadi juga harus ada peraturannya. Nah kalau sudah ada baru disampaikan ke Kemendagri agar rancangan perpresnya dapat segera dibahas,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, berharap pemerintah dapat segera mencairkan dana untuk membiayai mitra
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Eddy Soeparno: Retreat Kepala Daerah, Ajang Menyamakan Persepsi Kejar Target 8 Persen
- Legislator PKB Duga Pagar Laut Modus Menguasai Lahan, Minta Menteri ATR Tanggung Jawab
- Soal Rencana Pembatasan Usia Medsos, Dave Komisi I: Keberpihakan Melindungi Generasi Muda
- Rahmat Saleh PKS Minta Mendagri Lantik Kepala Daerah Tak Bersengketa Sesuai Jadwal
- Reaksi Ahmad Luthfi soal Andika-Hendi Cabut Gugatan Pilgub Jateng di MK
- Rokhmin DPR Menduga Pemasangan Pagar Laut di Banten Didalangi Oligarki