Dana Operasional Ketua MPR Lebih Besar ketimbang Bu Mega Cs
Zulkifli Hasan Ajak Masyarakat Tak Berburuk Sangka
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta seluruh elemen masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap para tokoh bangsa di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diberi gaji dan tunjangan di atas Rp 100 juta. Menurutnya, tokoh-tokoh di Dewan Pengarah BPIP merupakan figur yang sudah teruji.
Di Dewan Pengarah BPIP ada Megawati Soekarnoputri yang duduk sebagai ketua. Sedangkan anggotanya antara lain Try Sutrisno, Moh Mahfud MD, Syafii Maarif, KH Ma'ruf Amin dan sejumlah tokoh lainnya.
“Jadi, Mbak Mega itu tokoh kita. Pak Try, Prof Mahfud adalah orang yang sudah teruji. Mereka ikhlas mengabdi dan jangan ada prasangka buruk,” kata Zulhas -panggilan akrab Zulkifli- di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Senopati, Jakarta Selatan, Senin (28/5).
Ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, uang ratusan juta yang diterima Dewan Pengarah BPIP bukan gaji, melainkan dana operasional. Zulkifli lantas membandingkannya dengan dana operasionalnya sebagai ketua MPR.
“Seperti pimpinan MPR, DPR juga ada. Saya juga ada Rp 150 juta untuk bayar operasional. Jadi prasangka baiklah dengan tokoh kita,” tambahnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widoeo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP. Merujuk perpres itu, gaji dan tunjangan untuk Megawati mencapai Rp 112,5 juta, sedangkan untuk anggota Dewan pengarah BPIP sebesar Rp 100.811.000.(mg1/jpnn)
Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta semua pihak tidak berprasangka buruk terhadap para tokoh bangsa di Dewan Pengarah BPIP yang digaji di atas Rp 100 juta.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- FGD BPIP Berharap Presiden Terpilih Jadi Panglima Pemberantasan Mafia Pertambangan
- Penggalian Nilai-Nilai Universal Agama Perlu untuk Tegakkan Moralitas dan Etika Dalam Kehidupan Berbangsa
- BPIP: Muhibah Megawati ke Rusia dan Uzbekistan Sebagai Diplomasi Pancasila di Panggung Internasional
- Halili Hasan: Indonesia Hadapi Tantangan Serius Soal Moralitas Penyelenggara Negara
- BPIP: Menangkal Pelemahan Budaya Hukum Lewat Penegakan Etika Berbangsa dan Bernegara
- Pembentukan Lembaga Ini Dinilai Jadi Solusi Atas Persoalan Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara