Dana Otsus Kurang Dinikmati Rakyat Aceh

ACEH UTARA - Meskipun pemerintah pusat memberikan jatah dana otonomi khusus (Otsus) untuk Provinsi Aceh yang mencapai triliunan rupiah, tapi nyatanya masih kurang dinikmati oleh rakyat Aceh. Apalagi, selama ini masih banyak dijumpai proyek-proyek yang didanai dengan Otsus justru terbengkalai, seperti di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Kondisi itu menyiratkan seakan Pemerintah Aceh kurang serius untuk memberikan dana Otsus kepada 23 kabupaten/kota. Terlebih lagi, dana dimaksud ditangani langsung oleh pemerintah provinsi, tanpa diberikan kepercayaan penuh kepada daerah masing-masing untuk mengelolanya.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan Rakyat Aceh (grup JPNN), pada tahun 2010 saja, Pemerintah Aceh memperoleh suntikan dana sebesar Rp 11,1 triliun dari pusat. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 6,8 triliun, serta ditambah Rp 3,849 triliun dana otsus. Kemudian, ada pula sumber dana dari APBN-P tahun 2010 senilai Rp 416.167.475.000.

Ketua Komisi C DPR Kabupaten Aceh Utara, Khaidir Abdullah, yang didampingi Sekretaris Fraksi Partai Aceh, Tgk Junaidi, kepada Rakyat Aceh kemarin mengatakan, ke depan dana otsus jatah Aceh Utara itu, (semestinya) dapat diberikan kepada daerah sendiri untuk mengelolanya. Sebab dengan begitu katanya, dinas terkait dapat langsung melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek dari otsus. Sementara selama ini, pembangunan Aceh Utara yang menggunakan dana otsus banyak terbengkalai, akibat kurangnya pengawasan, lantaran dananya sendiri masih ditangani oleh provinsi.