Dana Otsus Papua Banyak Diselewengkan

Banyak temuan lanjut Sumardi, mengindikasikan bahwa kebijakan Otsus dalam kerangka penerapan system desentralisasi yang diiringi mengalirnya sejumlah dana. Ternyata dana besar itu belum berkorelasi dengan perbaikan kesejahteraan mayoritas rakyat Papua.

Dikatakan Sumardi lagi, terdapat indikasi kuat, aliran dana Otsus lebih banyak memperkaya pundi-pundi para elit penguasa local di Papua atau sengaja didepositokan di Bank Papua. “Hal ini akibat besarnya dana Otsus yang membuat iri banyak rakyat Papua tanpa diimbangi dengan peneraparan system responsibilitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan,” paparnya.

Sumardi mengatakan, pada tahun 2013,pemerintah pusat mengucurkan dana Otsus Rp 3,63 triliun untuk Propinsi Papua dan Rp 1,64 triliun untuk Propinsi Papua Barat. Alokasi dana Otsus untuk tahun 2012 untuk kedua provinsi naik 23 persen dbading tahun 2011. Namun lanjut Sumardi,sejumlah data memperlihatkan bahwa telah terjadi penyimpangan dana Otsus.

Berdasarkan temuan BPK,selama periode 2002-2010,tanah Papua mendapat alokasi dana Otsus Rp 28,8 triliun,tapi BPK hanya mengaudit 66,27 persen dari dana sebesar 19,12 triliun dan menemukan adanya indikasi penyelewengan sebesar Rp 4,12 triliun. “Hal itulah yang memunculkan desak dari berbagai elemen agar KPK segera melakukan pengusutan indikasi dengan adanya penyimpangan dana Otsus yang disinyalir dinikmati oleh segelintir elit politik dan birokrasi,” tegasnya.