Dana Pengamanan Pilkada Baru Terpenuhi 20 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dana untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, secara prinsip tercukupi.

Baik itu bagi penyelenggaraan pilkada yang dikelola KPU di daerah maupun dana pengawasan yang dikelola Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hanya tinggal dana pengamanan yang baru 20 persen terpenuhi.

"Secara prinsip dana tercukupi. Cuma memang konsentrasi saat ini pada KPU dan Bawaslu. Dana buat keamanan belum penuh," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1).

Meski dana pengamanan belum seluruhnya terpenuhi, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini meyakini dalam waktu dekat permasalahan tersebut bisa dicarikan solusi penyelesaiannya.

"Dari yang saya dengar, Menteri Keuangan (Sri Mulyani,red) telah menyediakan anggaran yang diperlukan kalau terjadi sesuatu oleh kepolisian. Kami akan terus memonitor, mudah-mudahan daerah yang kategori rawan bisa dipenuhi anggarannya," ujar Tjahjo.

Tjahjo berharap dengan terpenuhinya anggaran pilkada, penyelenggara bisa lebih baik. Dengan demikian, pilkada benar-benar menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi daerah.

Sebelumnya, data Kemendagri menunjukkan, untuk pemilihan gubernur masih terdapat dua provinsi yang belum menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bagi dana pengamanan yang dikelola oleh kepolisian.