Dana Pengamanan Pilkada Masih Kurang, Tapi Mendagri Tetap Ngotot

jpnn.com - JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap akan berlangsung serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang.

Pasalnya, tahapan telah berlangsung sejak 17 April lalu. Bahkan pada 26-28 Juli mendatang sudah memasuki pendaftaran bakal calon kepala daerah dari partai politik. Selain itu anggaran untuk pelaksanaan pilkada juga telah tersedia.

Demikian juga dengan anggaran pengamanan, meski masih ada kekurangan dari total yang diminta Polri, namun mantan Sekjen DPP PDIP ini meyakini akan terpenuhi dalam waktu dekat.

"Sebelumnya (anggaran, red) untuk KPU lambat, tapi akhirnya tuntas. Bawaslu juga (untuk anggaran pengawasan, red), tapi sekarang hanya tinggal 12 daerah (yang belum tuntas anggaran pengawasannya, red). Ini masalahnya apa, sama juga dengan pengamanan, pasti dapat diselesaikan," ujar Tjahjo, Selasa (7/7).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, dari Rp 1,07 triliun anggaran pengamanan yang diusulkan, baru Rp 363 miliar yang terpenuhi. Karena itu di daerah yang anggaran pengamanannya belum terpenuhi, Badrodin mengusulkan pelaksanaan pilkadanya ditunda. Demi mengantisipasi potensi kerawanan.

"Yang saya tahu kepolisian dengan Menkeu sudah ada (pembicaraan,red). Tinggal bagaimana mekanismenya. Pilkada kan baru Desember, masa sekarang mau rusuh? Kan nggak? Ini masih tahap pendaftaran," ujar Tjahjo. (gir/jpnn)