Dana Perimbangan Daerah Ini Minim, Jokowi Pilih Kasih?

jpnn.com - MATARAM – Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Chairul Mahsul mengatakan NTB sudah memenuhi berbagai kriteria yang bisa memberi nilai plus dalam pengalokasian dana perimbangan. Namun, alokasi dana perimbangan untuk NTB justru lebih kecil dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain itu, NTB mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) berturut-turut.

Kebijakan anggaran pemerintah pusat dinilai tak berpihak ke NTB mengingat pada pemilihan presiden (pilpres) lalu, Presiden Joko Widodo mendulang suara kecil di daerah ini. Namun, kecurigaan itu buru-buru ditampik oleh Direktur Dana Perimbangan Rukijo saat hadir dalam rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil NTB di Hotel Grand Legi, kemarin.

“Tidak ada itu unsur politis. Semuanya memakai formula,” tegas Rukijo seperti dilansir Harian Lombok Pos (Grup JPNN.com).

Lebih lanjut, Chairul menjelaskan dari sisi kriteria fiskal dan pelayanan publik, pihaknya mengaku sudah mengumpulkan data dan membandingkan progres pembangunan NTB dengan provinsi tetangga yakni NTT.

Untuk angka kemiskinan NTB, kata Chairul, hanya nomor 0,05 persen. Dibandingkan NTT kenaikannya 3,76 persen.

“Jadi dilihat dari kinerja pelayanan masyarakat pun jelas lebih baik NTB. NTT juga belum mendapat WTP,” katanya.

Sehingga, menurut Chairul, menjadi sesuatu yang aneh ketika sekarang NTT justru mendapat DID yang lebih besar daripada NTB.

“Kita menemukan fakta yang berbeda dengan apa yang disampaikan secara teoritik tadi. NTB jelas unggul jika merujuk pada berbagai indikator yang dijadikan poin pertimbangan untuk alokasi dana pusat,” tegas Chairul.