Dana Pilgub Sultra Cukup Rp 70 Miliar

Kuncinya, kata Kaimuddin, semua komisioner harus kompak dan saling terbuka, jangan seperti yang terjadi saat ini. Pembenahan dan supervisi di KPU kabupaten/kota juga harus dilakukan secepatnya mengingat ada beberapa KPU di daerah sedang "bermasalah", seperti KPU Buton. "Dulu saja di zaman saya, kami memulai agak ragu, tetapi setelah melakukan manajemen terbuka akhirnya dapat berhasil melaksanakan tugas," ujarnya.

   

Selain itu tandasnya hal yang perlu selalu diingat para komisioner KPU Sultra yaitu tidak membedakan perlakuan terhadap semua calon, sehingga semua calon silahkan berkompetisi dan siapa yang banyak suaranya itulah yang harus diamankan.  "Tidak harus kita tambah atau kurangi suara, kalau pun diminta calon tertentu iya kan saja tetapi jangan lakukan, supaya kita jangan banyak musuh dan tetap mempertahankan integritas," tandas Mantan Kepala Badan Diklat Sultra ini.  (fas/dri)