Dana Pilkada Cair, Namun Utang KPU Belum Terbayar

Diungkapkan, beban hutang honor kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga belum bisa dibayarkan. Besaran honor anggota PPK dan PPS memang sudah tertuang dalam usulan anggaran pilkada untuk Pemkab Banyuwangi. "Namun, hal itu belum cukup kuat dijadikan dasar hukum," cetusnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga April ini utang KPU mencapai Rp 960 juta. Rinciannya, beban utang honor PPK Rp 288 juta. Utang honor anggota PPS sebesar Rp 239 juta.

Sekitar 653 anggota PPS semestinya sudah menerima honor sejak Maret lalu. Namun, karena anggaran honor itu tidak tersedia, maka KPU terpaksa harus utang dulu pada ratusan anggota PPS itu.

Untuk para ketua PPS yang berjumlah 217 orang, per orangnya dihonor Rp 400 ribu per bulan. Sedangkan 436 anggota PPS berhak mendapatkan honor Rp 350 ribu per bulan. Praktis, anggaran honor ketua PPS saja butuh dana Rp 86,8 juta setiap bulan. Sementara honor anggota PPS dibutuhkan anggaran tunai Rp 152 juta.