JPNN.com 
Dana Pungutan SMA Negeri di Kota Bekasi Makin Melambung, apa Perlu Diboikot?
jpnn.com, BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi Komarudin menyesalkan besarnya pungutan di SMA negeri sejak dikelola oleh pemerintah Provinsi (Pemprov).
Pasalnya, sejak diambil alih pihak provinsi, dana pendidikan menjadi melambung.
Meski sudah melalui musyawarah dengan Komite Sekolah, banyak para wali murid yang mengaku keberatan.
Misalnya untuk biaya gedung dipungut Rp 2,5 juta hingga Rp 3 juta per siswa. Biaya SPP bulanan ditarik Rp 250-Rp 300 ribu per siswa.
Belum lagi biaya seragam, khusus untuk seragam putri dikenakan Rp 800 ribu, sedangkan seragam putra Rp 700 ribu.
Padahal, saat masih dikelola Pemerintah Kota Bekasi, sumbangan yang ada hanya sekitar Rp 50 ribu.
"Kalau kayak begini, mungkin perlu dipikirkan pengelolaan SMA Negeri bukan lagi oleh Pemprov. Kalau perlu boikot bayar kalau masih dikelola provinsi," ucap Komarudin.(neo/zar/pj/gob)
Anggota DPRD Kota Bekasi Komarudin menyesalkan besarnya pungutan di SMA negeri sejak dikelola oleh pemerintah Provinsi (Pemprov).
Redaktur & Reporter : Yessy
- Demi Biaya Sekolah Anak, RA Nekat Jadi Kurir Sabu-Sabu
- Ogah Tambah Momongan, Donna Agnesia: Aduh, Sekolahnya Mahal
- Demi Biaya Sekolah Anak, Muntholib Berbuat Nekat
- Tajir Banget, Dewi Perssik Keluar Duit Rp1 Miliar untuk Sekolah Anak
- Gratiskan Biaya Sekolah untuk Anak yang Terdampak COVID-19
- Biaya Masuk Sekolah Negeri Mahal, Mas Jual Istri untuk Layanan Cinta Bertiga
