Dana Pusat Menguap di Tangan Pejabat Daerah

JAKARTA - Direktur Eksekutif Kemitraan (Partnership) Moh Sobary mengidentifikasi ada tiga faktor pemicu munculnya aspirasi pemekaran daerah. Pertama karena pemrakarsa pemekaran itu kecewa lantaran kalah dalam pilkada. Kedua, tokoh tersebut kecewa dengan pemerintah pusat, dan ketiga, segelintir elit lokal merasa punya bargaining politik sehingga merasa mampu membentuk daerah otonom baru.

Berdasar penelitian Kemitraan, lanjutnya, dana dari pusat yang dikucurkan ke daerah otonom baru sebesar 70 persennya habis dipergunakan untuk kesibukan rutin sehari-hari para pejabat dan pegawai di daerah tersebut. "Sisanya sangat sedikit yang untuk kepentingan rakyat," ungkap Moh Sobary di acara pembukaan seminar dan lokakarya nasional strategi penataan daerah di Jakarta, Kamis (18/12).

Kemitraan (Partnership) merupakan LSM yang diajak Depdagri untuk merancang penataan daerah. Berdasarkan hasil kajian Kemitraan yang dipaparkan di acara tersebut, jumlah kabupaten/kota yang ideal pada 2006 adalah 200 kabupaten/kota. Artinya, hanya 41,4 persen dari jumlah yang ada sekarang. Sedang yang ideal untuk tahun 2025 adalah 257 kabupaten/kota, atau hanya 53,2 persen jumlah yang sekarang.

Sementara, untuk provinsi idealnya hanya 31 pada 2006 dan 39 pada 2025. Khusus untuk Sumut, idealnya sudah menjadi 2 provinsi pada 2006. Dan idealnya memang hanya pecah menjadi 2 provinsi. Sedang jumlah kabupaten/kota di Sumut yang ideal hanya 10 pada 2006 dan maksimal 13 pada 2025. Kajian mengenai jumlah ideal daerah otonom ini berdasar kemampuan keuangan daerah.