Dana Rekon Jangan Untuk Beli Mobil Dinas
Jumat, 27 Agustus 2010 – 19:45 WIB

Dana Rekon Jangan Untuk Beli Mobil Dinas
JAKARTA - Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bekri Bey, mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak meletakan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi (rekon) bencana di rekening kas daerah, apalagi ke rekening pribadi. "Ikuti saja aturan BNPB yang berlaku dan buatkan rekening khusus rehab dan rekon, hingga proses penyaluran bisa tepat waktu dan sasaran," kata Bekri saat menyerahkan dana rekon ke sejumlah kepala daerah di Jakarta, Jumat (27/8).
Ditegaskan Bekri, bagi daerah-daerah yang tidak mematuhi mekanisme pengelolaan dana rekon sebagaimana yang sudah digariskan oleh BNPB, maka semua konsekuensi hukum harus ditanggung oleh masing-masing kepala daerah. "Sebaliknya bagi daerah yang secara sungguh melaksanakan ketentuan yang berlaku maka BNPB secara bersama-sama tentu akan ikut bertanggung jawab," kata Bekri.
Selain mengingatkan agar daerah konsisten dalam mematuhi aturan yang berlaku, BNPB juga meminta agar dana Rekon tidak digunakan untuk beli mobil dinas dan membangun rumah gubernur, bupati dan walikota. "Dana itu adalah hak rakyat, jangan sampai dibelikan ke mobil atau rehab rumah bupati atau walikota. Jika itu terjadi maka hukuman pidana sanksinya," tegas Bekri.
Demikian juga halnya, jika ada nantinya dana tersisa segera laporkan ke BNPB dan usulkan penggunaan dana sisa tersebut. "Jangan sampai dana itu dikembalikan lagi ke negara karena negara pada dasarnya tidak kekurangan dana. Yang segera dibuat adalah usulan penggunaan dana dimaksud," tegasnya.
JAKARTA - Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bekri Bey, mengingatkan pemerintah daerah untuk
BERITA TERKAIT
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD
- Pengamat: Efisiensi Anggaran Upaya Prabowo Mencegah Mark-up Uang Negara, Harus Didukung
- ISSF Dorong Pemberantasan Judi Online Multi Sektor
- Munas VII IKA PMII Dilanjutkan Hari Ini, Muqowan: Ayo Konsolidasi