Dana Riset Cekak, Forum Rektor Tagih Poin Keenam Nawacita

jpnn.com, JAKARTA - Forum Rektor Indonesia (FRI) menyoroti minimnya anggaran riset dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurutnya, anggaran riset yang cekak sangat kontras dengan tuntutan kepada perguruan tinggi untuk menghasilkan inovasi yang bisa menyokong sektor ekonomi.

"Hanya 0,02 persen anggaran riset yang dialokasikan di APBN. Ini sangat tidak memadai bagi perguruan tinggi menciptakan berbagai inovasi," kata Wakil Ketua FRI Prof Dr Asep Saefuddin dalam focus group discussion (FGD) di Jakarta, Senin (4/12).

Asep pun mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang poin keenam Nawacita. Isi poin keenam janji kampanye Joko Widodo saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 itu adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

Asep menambahkan, riset masih dianggap sesuatu yang tidak genting sehingga mendapatkan alokasi paling kecil. Padahal, tujuan riset dari perguruan tinggi tidak hanya bagi kemajuan ilmu pengetahuan, tapi juga manfaat untuk masyarakat luas melalui produk-produk hasil inovasi.

"Memang banyak hasil riset belum terhilirisasi. Itu sebabnya perguruan tinggi harus menjadi entrepreneurial university dengan menciptakan research market sebagai salah satu upaya mendorong pemasaran hasil riset dan menggiatkan riset berkelanjutan serta bernilai ekonomi," tutur Asep yang kini menjabat sebagai rektor Universitas Al Azhar Indonesia.

Pada kesempatan sama, Ketua FRI Prof Dr Suyatno mengatakan, pemerintah memang mengalokasikan anggaran riset sebesar Rp 23,4 triliun dalam APBN. Namun, anggaran itu untuk dibagi-bagi untuk Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset Teknogi dan Pendidikan Tinggi dan lain-lain.

Mestinya, kata Suyatno, anggaran riset difokuskan pada satu kementerian yang mengurus masalah penelitian agar hasilnya lebih terukur. Sedangkan saat ini penggunaan dana riset justru tak terukur karena tersebar di berbagai kementerian.

"Kalau sekarang masing-masing kementerian bikin riset sendiri-sendiri dan tidak saling koordinasi. Bila ini disatukan, akan jauh lebih baik dan hasil risetnya bisa diindustrialisasi," papar rektor Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka itu.(esy/jpnn)