Dana Rp 15 Miliar untuk DPR jadi Pro Kontra

JAKARTA – Wacana yang dilontarkan Fraksi Partai Golkar agar setiap anggota DPR diberi dana Rp 15 miliar per tahun untuk stimulasi pembangunan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, terus menggelinding menjadi kontoversi. Selain pro, ada pula pihak yang menolaknya.

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, menyatakan bahwa tersebut harus dikaji secara matang. Menurutnya, jangan sampai DPR yang memiliki hak dalam menyusun anggaran (budgeting) justru melanggar aturan karena ikut mengeksekusi anggaran yang disusunya sendiri. "Saat ini baru wacana dari rekan-rekan fraksi di DPR, namun tentunya hal ini pelu dikaji lebih mendalam lagi. Karena kita tidak ingin hak budgeting yang dimiliki oleh DPR, dalam mengapresiasi niat ini malah bisa menyalahi peraturan yang ada," ujar Taufik saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (31/5).

Lebih lanjut Taufik yang juga Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, pada prinsipnya anggota DPR memang harus peka terhadap aspirasi di daerah. Karenanya niat baik untuk mempermudah DPR memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya juga harus diapresiasi.

Bagaimana jika nantinya ternyata anggota DPR tetap saja minta jatah proyek sekalipun sudah diberi dana Rp 15 miliar per tahun? “Itulah masalahnya,” lanjut Taufik.