Dana Rp 15 Miliar untuk DPR jadi Pro Kontra

Sementara Ketua Badan Anggaran DPR RI, Harry Azhar Azis, menyatakan bahwa dana tersebut diperlukan karena selama ini pemerintah sering tidak menjalankan aspirasi yang dibawa anggota DPR. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan Kepri ini, dengan dana itu maka akan lebih banyak program pembangunan infrastruktur di daerah bisa direalisasikan.

“Kita ingin memastikan bahwa aspirasi dan keluhan masyarakat di daerah direalisasikan,” tandas Harry.

Namun suara miring tentang wacana dana stimulasi daerah pemilihan itu juga berdatangan. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Adrinof Chaniago, menilai jika usulan itu sampai disetujui maka sama saja DPR memanfaatkan posisinya untuk mendapat fasilitas demi kepentingan politiknya. Karenanya Andrinof menyarankan agar usulan itu ditolak.

“Ini sama saja melegalkan perampasan uang negara. Ini kebijakan yang tidak benar dan harus ditolak. Dalam konteks ini, DPR jelas memanfaatkan keuangan negara untuk kepentingan politik dan ekonomi masing-masing," cetusnya.