Dana Rp2,8 Triliun Tersebar di Banyak Kementrian

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, masalah di perbatasan sangat komplek. Di Kalimantan Timur, garis perbatasannya mencapai sekitar 100 kilometer. Dengan garis sepanjang itu, rasanya sulit untuk membuat semacam sabuk keamanan (safety belt) karena akan memakan banyak biaya.

Belum lagi, bila kawasannya masuk kawasan hutan lindung. Untuk mengubah peruntukannya, maka harus mendapat izin dari DPR, tak bisa sekedar Keppres. "Nah, bisa tidak misalnya diserahkan ke pihak swasta pengelolaan kawasan itu, dengan syarat dia harus membuat belt," ujar Gamawan dalam acara Coffee Morning dan Dialog Publik bertema Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, di gedung Kemendagri, Jakarta, Jumat (23/7).

Untuk memperkuat aspek pendidikan misalnya, juga cukup berat jika hanya diserahkan ke kabupaten-kabupaten yang ada di perbatasan. Karenanya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Gamawan mengaku telah mengumpulkan data anggaran seluruh departemen untuk pembangunan kawasan perbatasan tahun 2011, yang mencapai Rp2,8 triliun. "Misalnya untuk transmigrasi, pendidikan, kesehatan, hankam, itu totalnya yang telah teridentifikasi sekitar Rp2,8 triliun," ujarnya.