Dana Safari PKS Masuk APBD, Sekprov Ngaku Khilaf

PADANG--Khawatir persoalan pengalokasian dana safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bola liar, Pemprov Sumbar akhirnya membeber kronologi munculnya mata anggaran safari dakwah PKS  di APBD 2013.

Pemprov mengakui dana tersebut tidak pernah dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar. Lolosnya mata anggaran itu dalam APBD 2013, dikarenakan kealpaan  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak  melihat perincian anggaran Satuan Kegiatan Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan proposal pengusulan anggaran itu masuk di saat waktu penetapan APBD yang mendesak.

"Terkait hal ini, kami mengaku khilaf," kata Sekprov Sumbar Ali Asmar didampingi Asisten I  Pemerintahan Devi Kurnia kepada Padang Ekspres di ruangannya, Rabu (20/2). 

Ia menyebutkan, setelah ditetapkannya APBD 2013 antara DPRD dan Gubernur Irwan Prayitno, tak berarti tugas kepala daerah selesai. Kepala daerah masih memiliki tugas menetapkan Pergub Penjabaran APBD 2013 by name by address dan by proposal.