Dana Safari PKS Masuk APBD, Sekprov Ngaku Khilaf
Kamis, 21 Februari 2013 – 10:25 WIB
Tanpa pergub ini, anggaran tak bisa dicairkan. Hingga kini pergub tersebut masih dalam proses. "Rencananya, jika telah selesai, pergub itu akan dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi," katanya.
Baca Juga:
Saat gubernur melakukan pemeriksaan draf penjabaran APBD 2013, ia melihat ada keganjilan dalam mata anggaran hibah. Apalagi dalam bantuan hibah tersebut tertulis untuk partai politik, yakni Safari Dakwah PKS.
"Setelah itu, gubernur memanggil Inspektorat agar menindaklanjuti anggaran tersebut. Setelah ditelusuri, Inspektorat menjadikan hal ini temuan," bebernya.
Proses pengalokasian dana Safari Dakwah PKS tidak melalui prosedural. Mestinya, si pemohon mengajukan permohonan bantuan pada gubernur, lalu permohonan itu diteruskan ke Biro Umum.
PADANG--Khawatir persoalan pengalokasian dana safari dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi bola liar, Pemprov Sumbar akhirnya membeber kronologi
BERITA TERKAIT
- KPU Sukabumi Ungkap Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
- Tegas! Kawendra Desak Bos Semen Singa Merah Bertanggung Jawab kepada Masyarakat Jember
- Kisruh! Orang Dekat Mardiono Ancam Eks Ketum IPNU di Arena Mukernas II PPP
- Relawan G-Pro Sampaikan Harapan Warga Kepada Gubernur dan Wagub Terpilih DKJ Pramono dan Rano Karno
- MK Didorong Saring Perkara Perselisihan Pilkada yang Bukan Kewenangannya
- Rommy Minta Pengurus Partai Tobat, Wasekjen PPP Bereaksi Begini