Dapat Dukungan Polri, Mendikbud Makin Semangat
jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan dukungan terhadap Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dukungan dan apresiasi disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Syafruddin, saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun tim Penguatan Pendidikan Karakter di Kantor Kemendikbud, Jumat (7/7).
“Kami sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Mendikbud, dan apa langkah-langkah yang dilakukan Mendikbud dalam rangka pembangunan karakter,” ujar Syafruddin.
Syafruddin mengatakan, untuk membangun generasi muda yang lebih baik, langkah tepat adalah penguatan karakter pada anak.
“Dengan adanya penguatan pendidikan karakter diharapkan bangsa Indonesia bisa semakin besar, terbuka, dunia tanpa batas dengan generasi muda mendatang jauh lebih baik, dan jauh lebih berkarakter tentunya,” kata Syafruddin.
Dia juga berharap gerakan PPK bisa berjalan baik, karena perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia membutuhkan respon strategis dari dunia pendidikan.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Polri terhadap penerapan PPK. Selain itu, Muhadjir merespon sekolah dan pemerintah daerah (Pemda) yang telah menerapkan PPK di tahun pelajaran baru.
“Saya harapkan sekolah dan daerah yang sudah menerapkan PPK di tahun pelajaran baru, agar segera membentuk tim asistensi di tingkat daerah, dan turun ke sekolah membantu merancang pola koordinasi dan manajemen penyelenggaraannya. Tolong dibantu yang benar-benar bersedia saja dulu,” pesannya.(esy/jpnn)
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memberikan dukungan terhadap Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digagas Kementerian Pendidikan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Polri Harus Siap Amankan Pertarungan 87 Pasangan Calon Kada di NTT