Dapat Listrik Lebih Gampang

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah tampaknya tak mau ekonomi Indonesia melambat. Hal tersebut terlihat dalam upaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyederhanakan proses pemasangan listrik bagi konsumen baru. Upaya tersebut dilakukan agar konsumen terutama yang ingin berbisnis bisa dengan mudah mengakses listrik.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan, pihaknya saat ini sudah mendiskusikan penerapan kebijakan tersebut dengan pihak terkait. Misalnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Lembaga Inspeksi Teknis Tegangan Rendah (LIT TR).

Kesimpulannya, pihaknya bakal mengurangi beberapa prosedur dan syarat perizinan dalam pemasangan sambunag listrik baru. Hal tersebut bisa menyingkat jangka waktu pemasangan yang semula 102 hari menjadi 44 hari saja.
       
"Dalam hal ini kami menghapus prosedur izin yang menurut kami sudah tidak perlu. Misalnya, menghapus prosedur untuk mendapatkan sertifikat jaminan instalasi. Itu tidak perlu lagi karena contentnya sebenarnya sudah tertuang dalam SLO (Sertifikat Layak Operasi). Biaya mendapatkan sertifikasi jaminan pun akan dihapuskan. Biayanya sekitar Rp 3 juta," ujarnya di Jakarta kemarin (31/10).
       
Namun, dengan penyederhanaan tersebut, Jarman meminta agar pelanggan benar-benar mematuhi syarat untuk memperoleh SLO. Menurutnya, masih ada beberapa yang melakukan instalasi tanpa SLO. Padahal, bukan hanya melanggar regulasi, hal tersebut bisa membahayakan keselamatan di lingkungan sekitar.

Ditambah lagi, biaya sertifikasi SLO pun sebenarnya terjangkau. "Biaya SLO untuk tegangan 450 kVA (kilo volt-ampere) hanya membayar Rp 60 ribu. Untuk kapasitas lebih dari itu, perhitungannya Rp 17,5 per kVA," ujarnya.

Untuk lebih memberi jaminan, pihaknya pun sudah menugaskan PLN untuk mengambil alih penerbitkan SLO jika lembaga inspeksi tak menyelesaikan proses dalam tiga hari. Jangka waktu tiga hari merupakan batas waktu pemberian sertifikat SLO.

"Semua itu akan dituangkan dalam Permen ESDM. Rencananya terbit pada Desember 2013. Dan akan berluaku pada 1 Januari 2014 untuk instalasi rumah tangga dan penyambungan tegangan rendah," ujarnya.

Dengan upaya tersebut, dia berharap iklim investasi di Indonesia bakal membaik. Dia mengungkapkan, langkah yang ditempuh sebenarnya merupakan inisiatif dari pemerintah setelah mengetahui peringkat Indonesia pada hasil survei kemudahan bisnis (ease of doing business) oleh bank dunia. Menurut data bank dunia, Indonesia mendapatkan peringkat 120 dari 189 negara yang dicantumkan.

Faktor pendorong kemudahan bisnis adalah aspek kemudahan berdagang antara perbatasan dan perlindungan terhadap investor yang masing-masing ada di peringkat 54 dan 52. Namun, faktor kemudahan mendapatkan akses listrik masih ada di peringkat 121. Meski sudah membaik dari diperingkat 158 pada 2012, pihaknya masih ingin agar iklim bisnis lebih kondusif.
       
"Survei ini menjadi masukan kami. Atas dasar itu pemerintah bertekad memperbaiki ease of doing business. Salah satunya adalah getting electricity. Kemarin sudah di-declare ada 17 aksi yang akan dilakukan pemerintah untuk ease of doing business. Dua aksi diantaranya ada di bidang listrik tadi," ungkapnya.
       
Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Agus Tri Busono mengatakan, peringkat getting electricity masih dinilai dunia buruk karena prosesnya yang cukup lama.