Dapat Proper Hijau, Newmont Diprotes Jatam

jpnn.com - JAKARTA-Saat nelayan sekitar pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mengeluhkan pendapatannya menurun drastis, karena sulit menangkap ikan sejak limbah tailing dibuang ke laut. Dan petani lingkar tambang mengeluhkan krisis air. PT NNT, tambang emas milik Amerika Serikat, yang telah membuang 400 juta ton lebih limbah tailing ke laut ini malah mendapat Proper Hijau dari Menteri Lingkungan Hidup (KLH).

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Jatam. Siti Maemunah, koordinator nasional Jatam menyatakan, Proper Hijau yang diberikan KLH ini sama sekali tak menyinggung masalah-masalah lingkungan tersebut, khususnya krisis akibat menurunnya kualitas lingkungan yang dialami warga sekitar tambang PT NNT.

“Pemberian Proper Hijau PT Newmont memperlihatkan rendahnya rasa kirisis (sense of crisis) Menteri Lingkungan Hidup, di tengah ketidakmampuannya melakukan pemulihan, apalagi menurunkan laju kerusakan lingkungan,” ujarnya.

Menurut catatan Jatam, warga sekitar tambang juga mengeluhkan krisis air dari waktu ke waktu. sungai Lebuhan, yang bermuara di sekitar Tongoloka, beberapa tahun terakhir, debet airnya menurun drastis. Kini musim kemarau, jangankan berharap mencari ikan di sungai, airpun hanya genangan-genangan air disana-sini dan tak mengalir lancar.

Selain itu, di Pulau Sumbawa, mulai pantai Sagena, Labuhan Lalar, Benete, Rantung, Snutuk hingga Tolanang, para nelayan mengeluhkan menurunnnya hasil tangkap ikan Cumi dan Tongkol, sejak tailing Newmont dibuang. Sementara di pulau Lombok – berdekatan dengan lokasi pembuangan tailing, nelayan Tanjung luar dan pulau Maringik melaporkan hal yang sama.

Di pantai Rantung , tempat pipa Newmont memuntahkan limbah 120 ribu ton perhari ke laut, lebih parah lagi. Nener mulai berkurang sejak awal PT NNT membuang tailingnya. Makin lama, Nener menghilang dan tak sulit dijumpai di kawasan tersebut.

“Kementrian Lingkungan Hidup harus membatalkan hasil Proper 2008. Dan mengggantinya dengan program yang lebih bermanfaat untuk rakyat banyak, terutama di sekitar industri. Mestinya KLH mendorong program-program yang menguatkan kapasitas warga memantau pencemaran atau perusakan lingkungan, serta menguatkan penegakan hukum,” tegasnya. (wid)