Dapat Saran Soal Penunjukan Pj. Kepala Daerah, Tito Akan Lakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian mengaku sedang memperhatikan saran Mahkamah Konstitusi (MK) ketika berbicara isu penunjukan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah.
Menurut Tito, MK menggarisbawahi tentang demokratis dan transparan ketika pemerintah hendak menunjuk Pj. Kepala Daerah.
"Dari MK meminta dan mempertimbangkan kepada pemerintah untuk memberi perhatian supaya ada mekanisme penunjukan yang demokratis dan transparan," kata Tito ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Mantan Kapolri itu menyebut pemerintah bakal mengundang aktivis organisasi sipil untuk membahas penunjukan Pj. Kepala Daerah yang demokratis dan transparansi.
"Saya ingin ada semacam aturan Kemendagri mengenai sebuah penunjukan yang mekanismenya ada semangat demokrasi dan transparansi. Itu saja," ujar Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu kemudian menyebut penunjukan Pj. Kepala Daerah selama ini sudah tidak menemui tentangan.
Terbukti, daerah yang terjadi kekosongan jabatan sudah memiliki penjabat.
"Sudah dilantik semua," ujar Tito. (ast/jpnn)
Tito menyebut Kemendagri bakal mengundang aktivis organisasi sipil untuk membahas penunjukan Pj. Kepala Daerah yang sesuai saran Mahkamah Konstitusi
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Peringati Hari Kartini, Wamendagri Ribka: Perempuan Harus Bangkit dan Bertransformasi
- Gandeng Kemendagri, Asbanda Luncurkan SP2D Oline
- Pengurus DWP Unit Kerja Lingkup Kemendagri Masa Bakti 2024–2029 Resmi Dikukuhkan
- Pentingnya Koordinasi Lintas Wilayah untuk Atasi Krisis Udara di Jabodetabekpunjur
- BSKDN Kemendagri Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja di Daerah
- Tinjau SDN 2 Lamangga, Wamendagri Ribka Minta Hasil Laut Masuk Menu MBG di Sultra