Dapat Saran Soal Penunjukan Pj. Kepala Daerah, Tito Akan Lakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian mengaku sedang memperhatikan saran Mahkamah Konstitusi (MK) ketika berbicara isu penunjukan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah.
Menurut Tito, MK menggarisbawahi tentang demokratis dan transparan ketika pemerintah hendak menunjuk Pj. Kepala Daerah.
"Dari MK meminta dan mempertimbangkan kepada pemerintah untuk memberi perhatian supaya ada mekanisme penunjukan yang demokratis dan transparan," kata Tito ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Mantan Kapolri itu menyebut pemerintah bakal mengundang aktivis organisasi sipil untuk membahas penunjukan Pj. Kepala Daerah yang demokratis dan transparansi.
"Saya ingin ada semacam aturan Kemendagri mengenai sebuah penunjukan yang mekanismenya ada semangat demokrasi dan transparansi. Itu saja," ujar Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu kemudian menyebut penunjukan Pj. Kepala Daerah selama ini sudah tidak menemui tentangan.
Terbukti, daerah yang terjadi kekosongan jabatan sudah memiliki penjabat.
"Sudah dilantik semua," ujar Tito. (ast/jpnn)
Tito menyebut Kemendagri bakal mengundang aktivis organisasi sipil untuk membahas penunjukan Pj. Kepala Daerah yang sesuai saran Mahkamah Konstitusi
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Retreat Kepala Daerah Akan Tetap Dilaksanakan di Magelang, Konsep Diatur Kemendagri
- BSKDN Ungkap Isu-Isu Strategis dalam Evaluasi Pilkada 2024
- Dirjen Bina Adwil Safrizal Minta Pemda Lakukan Inspeksi Keselamatan Kebakaran
- Transformasi Digital, Ditjen Bina Adwil Evaluasi SRIKANDI dan Perkuat Publikasi
- Kemendagri Dorong Pemda Terapkan ETPD Guna Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Pemerintah Daerah Ikut Patungan Rp 5 Triliun untuk Membiayai Makan Bergizi Gratis