Dapat Saran Soal Penunjukan Pj. Kepala Daerah, Tito Akan Lakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Mendagri Tito Karnavian mengaku sedang memperhatikan saran Mahkamah Konstitusi (MK) ketika berbicara isu penunjukan Penjabat atau Pj. Kepala Daerah.
Menurut Tito, MK menggarisbawahi tentang demokratis dan transparan ketika pemerintah hendak menunjuk Pj. Kepala Daerah.
"Dari MK meminta dan mempertimbangkan kepada pemerintah untuk memberi perhatian supaya ada mekanisme penunjukan yang demokratis dan transparan," kata Tito ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Mantan Kapolri itu menyebut pemerintah bakal mengundang aktivis organisasi sipil untuk membahas penunjukan Pj. Kepala Daerah yang demokratis dan transparansi.
"Saya ingin ada semacam aturan Kemendagri mengenai sebuah penunjukan yang mekanismenya ada semangat demokrasi dan transparansi. Itu saja," ujar Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu kemudian menyebut penunjukan Pj. Kepala Daerah selama ini sudah tidak menemui tentangan.
Terbukti, daerah yang terjadi kekosongan jabatan sudah memiliki penjabat.
"Sudah dilantik semua," ujar Tito. (ast/jpnn)
Tito menyebut Kemendagri bakal mengundang aktivis organisasi sipil untuk membahas penunjukan Pj. Kepala Daerah yang sesuai saran Mahkamah Konstitusi
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Bappenas Membeberkan Mengenai Pentingnya Pelestarian Lingkungan Perdesaan
- Bappenas Tekankan Pentingnya Tata Kelola Perdesaan yang Adaptif
- Melantik Pengurus TP PKK Pusat 2024-2029, Mendagri Imbau Wujudkan Program Astacita
- Ketum TP PKK Mengingatkan Pentingnya Optimalisasi & Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Mendagri Tito Karnavian: TP PKK Membutuhkan Sosok Pemimpin Kuat
- Ketum TP PKK: Inovasi & Adaptasi Teknologi Informasi Penting dalam Pelaksanaan Program PKK