Dari Dulu Sampai Sekarang Nama Saya Nurhadi
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman membantah keras disebut sebagai promotor perkara yang terkait Lippo Group.
Nurhadi mengatakan, namanya sering dicatut alias dijual oknum tidak bertanggungjawab. "Terlalu sering nama saya dicatut dan dijual," kata Nurhadi saat bersaksi untuk terdakwa suap Doddy Aryanto Supeno di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/8).
Dia menegaskan, tidak ada nama panggilan lain selain Nurhadi. Baik itu di lingkungan pergaulan, kedinasan, teman bahkan saudara tidak ada mengenalnya dengan sebutan promotor. "Dari dulu sampai sekarang nama panggilan saya Nurhadi, tidak ada yang lain," ujar Nurhadi.
Seperti diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (26/7), saksi Bagian Hukum PT Across Asia Limited, Wresti Kristian Hesty menyebut Nurhadi sebagai promotor yang mengatur setiap perkara yang melibatkan perusahaan Grup Lippo.
Hesty mengaku sering mengirim memo kepada promotor. Memo itu ia tulis, lalu diserahkan kepada bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.
"Setahu saya yang disebut promotor menurut Pak Doddy, promotor adalah Nurhadi," kata Hesty menjawab pertanyaan Hakim Sumpeno saat bersaksi untuk terdakwa Doddy Aryanto Supeno di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (27/6).
Namun, Doddy di persidangan itu sempat membantah pernah memberitahukan kepada Hesty bahwa promotor itu ialah Nurhadi.
KPK menetapkan Pegawai PT Artha Pratama Anugerah Doddy Aryanto Supeno dan Panitera PN Jakpus Edy Nasution sebagai tersangka.
JAKARTA - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman membantah keras disebut sebagai promotor perkara yang terkait Lippo Group.
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan
- Kapolri Ajak Pemuda Muhammadiyah Berantas Judi Online & Polarisasi Pilkada Serentak
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih