Dari Dulu Sektor Migas Rentan Rayuan Asing

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, Achsanul Qosasi mengatakan, "hangky pangky" sektor minyak dan gas (migas) sudah lama terjadi. Bahkan kata dia, sebelum adanya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (BP) Migas, yang kemudian diganti dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas), mafia migas sudah memengaruhi setiap kebijakan pengelolaan dan eksplorasi migas Indonesia.

“Dari dulu, sejak masih BP Migas sudah mulai banyak info yang masuk ke DPR tentang permainan mafia di sektor migas. Setelah ganti baju menjadi SKK Migas, ternyata masih terjadi,” kata Achsanul Qosasi, saat dihubungi wartawan, Rabu (14/8).

Dijelaskannya, SKK Migas memang sangat rentan terhadap rayuan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Asing. "Apalagi trader minyak, mengingat peran dan fungsi SKK Migas yang sangat berkuasa dalam menentukan perizinan eksplorasi, dan trading Migas," ujarnya.

Tertangkap tangannya Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh KPK karena menerima suap sebesar 700 ribu dolar AS dari perusahaan asing, menunjukkan bila SKK Migas selama ini hanya berfungsi sebagai makelar, atau calo, imbuh dia.

"Selama ini SKK Migas hanya jadi makelar, bukan kepanjangan pemerintah dalam pembenahan, dan penataan migas nasional," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Mestinya lanjut Achsanul, saat SKK Migas terbentuk, semua staf di institusi itu berbenah dan menertibkan pola belanja keuangan dan administrasi internal. Karena itu, Achsanul mendesak, agar peran dan fungsi SKK Migas perlu dikaji ulang.

“Mereka harus menjadi wakil pemerintah dalam melakukan negosiasi, pencarian sumur baru, mengoptimalkan hasil penerimaan negara dari sektor migas, mengatur kontrak baik dengan investor maupun trader, dan membuat blue print Migas Nasional dalam 20 tahun ke depan,” sarannya. (fas/jpnn)