Dari Lima Lembaga Hukum, KPK Terjeblok

Ia menambahkan ketidakpuasan terhadap KPK sangat jelas dipengaruhi oleh rendahnya kepuasan publik terhadap lembaga anti korupsi itu dalam menangani beberapa kasus yang menjadi sorotan publik. Seperti kasus wisma atlet, suap di Kemenakertrans, serta Bank Cantury. "Tanpa berburuk sangka, tentunya KPK sedang mengerjakannya dengan penuh keseriusan, hanya publik jelas telah berharap banyak penuntasan kasus tersebut segera diselesaikan," katanya lagi.

Lebih jauh dia mengatakan, secara umum hasil survey JSI memerlihatkan kinerja kurang baik dalam hal penegakan hukum. Tingginya tingkat ketidakpuasan yang rata-rata 39,46 persen dan rendahnya kepercayaan publik yang rata-rata 50,62 persen jelas menjadi pertanda perlunya perbaikan teknis dan fundamental terhadap lembaga penegakan hukum. "Serta harapan besar Rakyat Indonesia hidup di negara hukum yang pasti dan berkeadilan," ungkapnya.

Peran presiden sebagai kepala pemerintahan dalam hal penegakan hukum juga tidaklah menggembirakan. Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan ketidakpuasannya terhadap agenda penegakan hukum presiden. "Hanya 39,7 persen saja yang menyatakan kepuasan," katanya.

Sedangkan sejak Juli 2009 hingga Oktober 2011, kepuasan publik terhadap penegakan hukum semakin menurun. "Hanya 31,1 persen publik yang menyatakan penegakan hukum di Indonesia sudah sangat baik atau baik. Mayoritas publik merasa penegakan hukum tidak mengalami kemajuan dan buruk atau sangat buruk," ungkapnya. (boy/jpnn)