Dari Lima Nama Menteri Ini, Hanya Satu yang Layak Dipertahankan?

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman menilai kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) belum menunjukkan kinerja menggembirakan.

Ferdy menyatakan pandangannya, menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang melempar wacana reshuffle kabinet, karena jengkel dengan kinerja para menteri di tengah ancaman krisis ekonomi akibat pandemi Virus Corona (COVID-19).

"Saya kira Menteri Hukum dan HAM juga tidak menunjukkan kinerja menggembirakan. Ada banyak kasus korupsi dan kasus-kasus besar belakangan ini menguap begitu saja," ujar Ferdy kepada jpnn.com, Selasa (30/6).

Ferdy kemudian menyoroti kinerja Kementerian Pertanian. Menurutnya, belum ada perubahan berarti di sektor pertanian yang menjadi tumpuan rakyat Indonesia.

"Kami merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam realokasi anggaran percepatan penangan covid-19 di kementan. Gap yang lebar antara anggaran sosial safety net dan pengamanan ketersediaan pangan, menunjukan ketidakseriusan pemerintah menjamin kepastian pangan selama wabah," ucapnya.

Ferdy menilai, ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 merupakan risiko. Karena itu, kementan seharusnya mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk pencegahan penularan covid-19 dan menjamin kepastian pangan dari sisi stok, harga dan akses.

"Kementan harus menggunakan skenario terburuk dampak wabah dengan memastikan ketersediaan stok pangan sampai akhir tahun. Jika tidak diantisipasi, akan berdampak pada kenaikan harga pangan," katanya.

Sementara itu terkait kinerja Menteri BUMN, Ferdy menilai gebrakan Erick Thohir di awal menjabat sudah cukup menjanjikan.