Dari Mana Biaya Rp 500 Triliun untuk Pemindahan Ibu Kota?

jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyatakan Presiden Jokowi berpesan dana pemindahan Ibu Kota tidak tergantung pada APBN.

Menurut Erani, hal itu agar tidak mengganggu alokasi anggaran apapun di APBN. "‎Itu permintaan dan harapan dari presiden," kata Erani dalam sebuah diskusi "Pindah Ibu Kota Nih?" di Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

BACA JUGA: Bappenas Sudah Punya Kajian Memadai Ihwal Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah memproyeksikan pemindahan ibu kota membutuhkan dana sekitar Rp 400 triliun hingga Rp 500 triliun.

Erani mengatakan bahwa presiden berpesan agar masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran pembangunan jembatan maupun sekolah yang rusak tidak bakal terganggu. Menurut dia, pembiayaan pindah ibu kota akan lebih banyak bersumber dari BUMN dan swasta.

"Pemerintah sendiri nanti akan sangat minimal menggunakan dana dari APBN, terbatas sekali," katanya.

BACA JUGA: Kaltim Siap jadi Lokasi Ibu Kota Negara, PNS dan Keluarga Harus Boyongan

Dia menegaskan jika Presiden Jokowi memerintahkan sama sekali tidak menggunakan APBN, maka arahan itu akan dikerjakan jajaran di bawahnya. "Bahkan kalau mungkin bisa nol persen dari APBN akan dilakukan juga," paparnya. (boy/jpnn)