Dari Palopo, Ketua DPD RI Lanjutkan Kunjungan Kerja ke Toraja Utara

jpnn.com, TORAJA UTARA - Kabupaten Toraja Utara menjadi tempat kunjungan kerja hari terakhir Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menempuh jalan darat selama hampir dua jam dari Kota Palopo, LaNyalla beserta rombongan langsung menggelar rapat kerja dengan Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, Rabu (12/2) malam.

Raker yang digelar di hall petemuan Hotel Toraja Misiliana itu selain dihadiri empat Senator DPD RI, masing-masing Lily Amelia Salurapa (Dapil Sulawesi Selatan), Hasan Basri (Kalimantan Utara), Ajbar (Sulawesi Barat) dan Alexander Fransiscus (Bangka Belitung), juga diikuti oleh jajaran Forkompinda Toraja Utara serta sejumlah ormas dan OKP seperti KNPI, Pemuda Pancasila, Kelompok Cipayung dan KONI Kabupaten Toraja Utara.

Dalam sesi dialog, perwakilan dari unsur KONI dan KNPI Toraja Utara mengadu ke LaNyalla perihal tanah yang selama ini dijadikan fasilitas umum berupa sekolah, sarana olahraga serta puskesmas yang sepertinya bakal tergusur, menyusul kekalahan Pemkab Toraja Utara di pengadilan dalam perkara sengketa tanah tersebut.

“Kami sangat memohon agar DPD RI membela kami, karena fasilitas umum tersebut kami gunakan untuk kepentingan warga dan pemuda di Toraja Utara,” ungkap wakil dari KONI.

Menanggapi hal tersebut, LaNyalla menyatakan DPD RI sebagai lembaga legislatif tentu tidak bisa intervensi kepada lembaga yudikatif. Namun, dia berjanji akan mempelajari persoalannya, dan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar ada solusi atas kemungkinan tergusurnya fasilitas umum tersebut.

“Kami memang wakil daerah yang bertugas memperjuangkan kepentingan daerah di pusat. Nanti akan kami pelajari dan coba cari solusinya. Tetapi kalau intervensi putusan pengadilan, itu tidak mungkin,” jawab LaNyalla.

Sementara wakil ketua DPRD Toraja Utara Semuel T. Lande, menyampaikan masih adanya kecamatan di Toraja Utara yang belum memiliki sekolah SMU. Sementara pemerintah pusat sudah memberlakukan sistem zonasi sehingga daya tampung SMU terdekat tidak memadai untuk menampung lulusan SMP dari kecamatan tersebut.

“Kami mohon ini menjadi perhatian. Karena SMU menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ungkapnya.