Dari Peluncuran Buku Koruptor Go To Hell Karya Bibit Samad Riyanto

 

Dalam pengamatannya, ada seorang bupati bergaji Rp 5,5 juta. Namun, dia bisa menetapkan anggaran kebutuhan rumah tangga bupati Rp 50 juta sebulan. Angka fantastis. Penghasilan terselubung itu bisa didapat dari banyak hal. Di antaranya, ongkos pungut pajak daerah, perizinan jasa bank, dan "partisipasi komando" dari proyek-proyek yang digarap para pemborong. KPK saat ini tengah getol menertibkan potensi-potensi koruptif tersebut.

 

Untuk menghilangkan persoalan itu, dia mengusulkan agar biaya kampanye bisa dipangkas. "Harus segera dipikirkan kampanye yang tak pakai uang. Kalau perlu, fasilitas kampanye disiapkan negara," katanya. Persoalan lain yang disorot adalah ketimpangan gaji, keteledoran pengawasan, dan korupsi penegakan hukum.

 

Bibit juga berusaha menggelitik pembacanya. Dalam bukunya itu dia berusaha melontarkan istilah-istilah baru, namun umum dalam kasus korupsi. Misalnya, soal sogokan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS). Zaman Orde Baru, kata dia, biaya sogok cukup Rp 50 juta. namun, zaman sekarang, biayanya bengkak menjadi Rp 100 juta. Kenaikan itu karena adanya biaya reformasi.

 

Dalam pemilihan kepala daerah, para kontestan mati-matian "berjuang" agar terpilih. Rupanya, itu isitilah bagi para kontestan yang membagi-bagikan beras, baju, dan uang (berjuang). Dalam pengelolaan birokrasi, dia juga melontarkan istilah PGPS, untuk menggambarkan penggajian pegawai yang seragam, meskipun kemampuan mereka beda. PGPS merupakan kependekan dari "pintar goblok pendapatan sama". Isitilah itu kerap digembar-gemborkan KPK untuk mendorong reformasi birokrasi, yang tak semata-mata remunerasi gaji pegawai. Pegawai  yang bermental buruk digambarkan 805, yang diartikan berangkat jam 8 pulang jam 5, tapi selama di kantor tak berbuat apa-apa alias nol.