Daripada Sibuk Menyerang Jokowi, PKS Diminta Jualan Prestasi
jpnn.com - JAKARTA - Banyak pihak yang menyangkan atas sikap beberapa politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ya, belakangan, partai yang dipimpin Anis Mata tersebut lebih rajin menyerang capres Joko Widodo. Pengamat politik Universitas Lampung Arizka Warganegara menilai itu adalah sikap politik yang tidak mencerdaskan.
Kata dia, dalam berkompetisi secara sehat, PKS yang dalam 10 tahun berada di pemerintahan lebih baik jualan prestasinya. Itu pun kalau ada. "Jauh lebih baik jualan prestasi daripada melakukan serangan politik yang terkesan dipaksakan," kata dia.
Menurut dia yang seharusnya dikembangkan elite PKS sekarang adalah bagaimana membangun isu politik yang mencerdaskan dan membantu pemilih memilih dengan rasional. Misalnya, mengajak masyarakat memilih capres berdasarkan bukti dan prestasi, bukan karena tampan, agama atau kesukuan.
Menurut Arizka, isu-isu agama, kesukuan, dan fisik yang saat ini menjadi senjata andalan PKS sangat tidak rasional. "PKS dan lainnya harus berani jualan prestasi biar rakyat menilai secara rasional," ujarnya.
Seperti diketahui, para elite PKS belakangan memang aktif menjelek-jelekkan Jokowi-JK sekaligus memuji-muji Prabowo-Hatta yang merupakan pasangan yang didukungnya. Misalnya yang dilakukan Wasekjen PKS Fahri Hamzah. Dia menyerang Jokowi, dari soal IQ hingga menganggapnya sebagai ayam aduan. Bahkan, Presiden PKS Anis Matta menyebut capres Prabowo Subianto sebagai capres yang ganteng.
Namun di sisi lain, para elite PKS didera kasus korupsi. Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sudah divonis bersalah dalam kasus suap impor daging sapi. Bersama Luthfi, pengadilan juga memvonis Ahmad Fathanah yang merupakan orang dekatnya. Bahkan nama Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudddin dan kader PKS sekaligus Mentan juga pernah disebut-sebut terkait dalam kasus tersbut. (mas/jpnn)
JAKARTA - Banyak pihak yang menyangkan atas sikap beberapa politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ya, belakangan, partai yang dipimpin Anis
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT
- Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH