Darmin Tegas Tolak OJK

JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) terpilih, Darmin Nasution, mengakui bahwa selama ini sering terjadi konflik kepentingan antara otoritas moneter dengan otoritas perbankan dalam hal pengawasan. Namun demikian, pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukanlah suatu solusi yang tepat. Bahkan kalau tetap dipaksakan terbentuk, hal ini akan menimbulkan masalah baru.

Dalam rapat kerja perdana bersama Pansus OJK di DPR RI, Senin (23/8), Darmin bahkan sempat melontarkan isyarat negatif, kalau OJK tetap dibentuk, maka berbagai masalah pun akan segera menghadang. "Ini sama saja artinya menyelesaikan masalah dengan masalah. Karena itu jangan diputuskan (bentuk OJK), kalau diputuskan maka bersiap-siaplan menuai badai," kata Darmin. Tak lama setelah mengeluarkan ancaman ini, Darmin pun buru-buru mencabut sendiri pernyataannya tersebut.

Darmin mengatakan, pembentukan OJK sama artinya dengan memutuskan garis koordinasi antara otoritas moneter dengan otoritas Perbankan. Karena itulah, katanya, yang paling baik adalah bagaimana merancang ulang sistem kelembagaan pengawas keuangan khususnya sistem Perbankan, ketimbang membentuk OJK.

"Saya akui bahwa saya sendiri adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam merancang RUU OJK itu, bahkan dalam membuat naskah dan merumuskannya. Tapi dulu saya melihatnya dari konflik interes yang ada. Saat ini konflik interest masih ada, namun kalau hubungan itu diputus justru akan melahirkan konflik yang lebih besar lagi," kata Darmin.