Darurat Reformasi Partai Politik

Saatnya tindakan kurasi agar penyakit akut parpol ini tidak menyebar kemana-mana. Misalnya pertama, jabatan ketua umum partai politik mesti dibatasi 2 (dua) periode sehingga memberikan peluang terwujudnya demokrasi di tubuh parpol. Ketua umum parpol yang tidak dibatasi periodisasinya bisa mematikan kreativitas kadernya. Selain itu ketum parpol tersebut bisa membentuk oligarki yang merupakan lawan berat dari demokrasi.

Selain itu, pendanaan partai politik mesti dibiayai oleh negara. Sehingga parpol bisa menjalankan roda organisasinya tanpa harus pragmatis dalam mengelola kekuasaan. Kita lihat banyak sekali kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi. Semua itu terjadi karena proses yang buruk dalam tubuh parpol. Misalnya ketika mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah, tidak jarang calon kepala daerah mesti setor dana rekomendasi ke partai dengan alasan dana saksi atau dana perjuangan.

Belum lagi membeli kursi dengan nilai yang fantastis sesuai dengan potensi daerah. Kalau potensi daerahnya bagus, harga kursi dan rekomendasi tinggi. Sementara kalau daerahnya biasa saja maka harga rekomendasi dan kursi juga biasa saja. Praktek seperti ini telah meruntuhkan semangat reformasi kita. Kita lantang berbicara tentang reformasi tapi parpol sendiri mengangkangi reformasi.

Jadi reformasi total terhadap partai politik adalah sebuah kebutuhan mendesak bagi bangsa ini. Kerusakan bangsa ini tidak terlepas dari buruknya pengelolaan partai politik. Partai politik dikelola bak perusahaan yang menyedot keuntungan dengan menjual rakyat. Rakyat makin miskin, para politisi berpesta pora di atas penderitaan rakyat.

Soekarno pernah mengatakan "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, akan tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri". Saatnya kita melakukan reformasi secara total terhadap partai politik sebelum pilpres 2024. Salam Bhinneka Tunggal Ika.

Penulis: Juliaman Saragih adalah Direktur Eksekutif NCBI