Dasco Bilang Pendaftaran Pilkada Mengacu Putusan MK, Netizen Kompak Tak Percaya

"Halah jangan bacot dahulu sebelum terlaksana, bung. Niat lu cuma buat menenangkan suasana doang, kan? Sudah sering rakyat ditipu sama gerombolan lu itu," demikian netizen @dr_winnunez menanggapi Dasco.
Netizen lain dengan akun @wepe20_ juga meragukan pernyataan Dasco dan menganggap rakyat sudah tak percaya ucapan Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia itu.
"Memang masih ada yang percaya sama omongan ente," kata @wepe20_.
DPR melalui Baleg pada Rabu (21/8) menyetujui RUU Pilkada bisa dibawa ke tingkat selanjutnya setelah disepakati delapan partai, yakni Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, PKS, NasDem, dan PPP.
Diketahui, rapat pleno terlaksana setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengirim surat bernomor B/9825/LG.01.02/08/2024 kepada Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, dan Menkumham Supratman Andi Agtas.
Hanya PDI Perjuangan yang menolak RUU Pilkada dalam rapat di tingkat Baleg karena aturan tersebut bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Hasil Baleg kemudian memancing demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa, rakyat, hingga seniman menolak RUU Pilkada.
Belakangan, DPR tak jadi mengesahkan RUU Pilkada dalam Rapat Paripurna pada Kamis ini karena tidak memenuhi kuorum. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap soal acuan kandidat mendaftar pilkada 2024, tetapi netizen bereaksi tidak percaya.
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Elite PKS Bertemu Petinggi Gerindra, Terlihat Santai Penuh Kehangatan, Dasco: Silaturahmi
- Wakil Ketua DPR Dasco Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Titiek Puspa
- Sebut Dasco Punya Upaya Baik demi Kemajuan Bangsa, Rocky Gerung: Saya Ini Kapolda
- Film Animasi Jumbo Tembus 1,6 Juta Penonton, Dasco Minta Industri Perfilman Tanah Air Terus Didukung
- PB SEMMI Apresiasi Dasco yang Telah Berkontribusi Banyak Bagi Negara
- Dasco Dituding Terlibat Judol, Mantan Anggota Tim Mawar: Upaya Intelijen Asing Gembosi Pemerintah