Dasco Raih Penghargaan Sebagai Legislator Aspiratif dan Humanis

jpnn.com, JAKARTA - Koordinatoriat wartawan Parlemen (KWP) memberikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai 'Legislator Aspiratif dan Humanis' dalam ajang KWP Award 2023.

Pengamat politik yang juga menjadi panelis KWP Award 2023 Ujang Komaruddin mengatakan Sufmi Dasco Ahmad layak mendapatkan penghargaan ini karena selama kiprahnya di parlemen, yang bersangkutan selalu mau mendengarkan, menyerap dan turun langsung untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat.

“Beliau (Dasco) ini sungguh hebat karena mau langsung menyerap aspirasi dari masyarakat terutama jika ada aturan atau kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Itu bisa kita contohkan saat demo ASN kemarin, Pak Dasco itu turun langsung menemui para demonstran dan mendengarkan langsung keluhan mereka,” kata Ujang dalam pergelaran KWP Award 2023, di Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/10).

Sementara dari sisi humanis, Ujang mengungkapkan hal itu bisa terlihat dari bagaimana Sufmi Dasco mau dan mudah menerima tamu dari kalangan masyarakat dalam hal mengungkapkan keluh kesahnya.

“Di situ kita bisa lihat kalau pak Dasco itu tak pilih-pilih saat mendapat kunjungan dari masyarakat. Dan, itu lah yang seharusnya menjadi contoh bagi para anggota dewan agar menjadi pejabat yang humble dan selalu menerima aspirasi masyarakat," ujar Ujang.

Sementara itu, Ketua KWP Ariawan mengatakan KWP Award dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada para anggota dewan di Parlemen. Tak hanya itu KWP Award juga merupakan bagian dari penilain publik versi rekan-rekan wartawan yang bergabung dalam KWP.

“Penilaian diberikan kepada pada Anggota Dewan dan Sentaror serta Mitra Kerja Komisi yang menurut kami memiliki sumbangsih kepada lembaga maupun kepada bangsa dan negara" ujar Ariawan.

Ariawan berharap dengan adanya penghargaan ini, kinerja-kinerja dewan, kinerja-kinerja senator dan kemudian mitra mitra kerja dapat terus berkarya dan berbuat serta berkontribusi untuk kepentingan publik.