Data DKI Dinilai Lebih Baik Dibanding Kemendagri

jpnn.com - JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) masih menemukan sejumlah persoalan menjelang ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014.

Di antaranya, terdapat selisih jumlah pemilih antara data versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Deputi Koordinator JPPR, Masykurudin Hafidz, mencontohkan hasil temuan pihaknya di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur. Saat itu JPPR mencoba menyandingkan data KPU pusat dengan KPU di daerah.

"Namun  begitu mau disandingkan, petugas di Kelurahan Cawang menyatakan tidak dapat menempelkan data pemilih dengan alasan antara DPT Pilkada Jakarta dengan DP4 bedanya mencapai 2.000 orang. Lebih banyak punya KPU," ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10).

Petugas di lapangan kata Masykurudin, mengaku tidak menempelkan berkas daftar pemilih karena khawatir menimbulkan pertanyaan-pertanyaan.

"Saat DKI Jakarta sedang melaksanakan Pilkada, ada pemutakhiran data pemilih. Nah begitu masuk DP4, itu tidak dikerjakan karena sibuk Pilkada. Begitu ada DPT Pilkada, DP4-nya tidak diapa-apa kan, langsung ke DPS. Yang salah saat itu terlalu fokus pada data KPU pusat, tidak mengutamakan data DPT Pilkada terakhir," katanya.

Menurut Masykurudin, seharusnya setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) 2009 digelar,  pilkada setelahnya harus menjadi modal utama pemutakhiran.

"Antara data pemilu dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan),  mestinya yang dipentingkan data pemilu. Karena DPT tidak ada urusan dengan administrasi kependudukan. Ini ada semacam kelemahan KPU saat koordinasi dengan Kemendagri," katanya.