Data Guru Honorer K2 Banyak Dimanipulasi
jpnn.com - JAKARTA--Hasil tes CPNS dari honorer kategori dua (K2) baru akan diumumkan paling cepat akhir bulan ini. Namun, laporan mengenai dugaan kecurangan sudah banyak masuk ke Konsorsium LSM Pemantau CPNS (KLPC).
Dari hasil pemantauan dan berdasar pengaduan masyarakat ke LSM yang resmi digandeng Panselnas CPNS 2013 itu terungkap, modus kecurangan cukup beragam. Antara lain yang menonjol adalah manipulasi data honorer K2. Kasus manipulasi data ini banyak terjadi di honorer K2 guru.
"Kasus semacam ini banyak ditemukan pada formasi guru di Dinas Pendidkan," ujar Asram Jaya, aktivis Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi non Pemerintah (FIK Ornop), saat membeber hasil pantauan KLPC di Jakarta, kemarin (8/1).
Hasil analisa KLPC, modus manipulasi data ini mudah dilakukan karena Surat Keputusan pengangkatan guru sebagai tenaga honorer dibuat oleh Kepala Sekolah. "Sehingga mudah dimanipulasi, terutama pada masa kerja," ungkapnya.
Kedekatan Kepsek dengan UPTD, pengawas dan pejabat pada dinas pendidikan juga dinilai memudahkan terjadinya peluang kecurangan. Penyebab lain tenaga honorer tidak diuji publik oleh BKD.
"Ada juga karena Kepala Daerah memanfaatkan momen Pilkada untuk menarik simpati masyarakat, sehingga menjelang Pilkada jumlah tenaga honorer jauh lebih banyak," sebutnya. Sayangnya, dia enggan menyebut di daerah mana saja kasus seperti itu terjadi. (sam/fat/jpnn)
JAKARTA--Hasil tes CPNS dari honorer kategori dua (K2) baru akan diumumkan paling cepat akhir bulan ini. Namun, laporan mengenai dugaan kecurangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri
- BKN Ingatkan Mulai Hari Ini Cetak Kartu Peserta Seleksi PPPK 2024
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional