Data Honorer Disusupi Anggota Timses

JAKARTA -- Direktur Pengolahan Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) Iwan Hermanto mengungkapkan, pendataan honorer masih diwarnai kepentingan politik. Kepala daerah tetap turut campur dalam pendataan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Ini kita sayangkan karena ada laporan, dalam pendataan masih diintervensi kepala daerahnya," kata Iwan kepada JPNN, Minggu (19/9). Intervensi ini, lanjutnya, terjadi di daerah-daerah yang baru selesai melaksanakan pilkada. Karena merasa berhutang budi pada tim suksesnya, kepala daerahnya memasukkan nama-nama honorer tim pendukungnya.

"Iya kalau layak, kalau tidak kan kasihan honorer yang sebenarnya berhak masuk," sesalnya. Menghadapi masalah ini, menurut Iwan, tim verifikasi dan validasi yang akan turun ke daerah awal Oktober mendatang bakal memperketat pendataan. Data yang masuk, akan di-cross ceck kebenarannya. "Saya yakin, dari data yang ada hanya separuh saja yang sesuai aturan," ujarnya.

Seperti yang sudah diberitakan, jumlah honorer tertinggal atau tercecer untuk kategori pertama (yang dibiayai APBN/APBD) mencapai 131.484 orang. Hanya saja selain jumlah honorer yang dimasukkan BKD ke BKN per 31 Agustus tersebut, masih ada data susulan lainnya hingga 15 September. Penambahannya cukup fantastis yaitu 5.692 orang. Sehingga kalau ditotal data honorer yang masuk per 31 Agustus dan 15 September maka jumlahnya menjadi 137.176 orang. (esy/jpnn)