Data Honorer K2 Sudah di BKN, Tunggu Apa Lagi Pak?

jpnn.com, JAKARTA - Belasan ribu honorer K2 (kategori dua) bakal menggelar aksi besar-besaran bersamaan dengan demo buruh pada 1 Mei 2018, menuntut segera diangkat menjadi CPNS.

Aksi ini dipicu kekecewaan terhadap pemerintah yang dinilai tidak serius menyelesaikan masalah honorer K2. Ini ditandai dengan belum jelasnya rencana revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) yang diharapkan menjadi payung hukum pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

Padahal sudah terbit Surat Presiden (Surpres) yang memerintahkan MenPAN-RB Asman Abnur, Menkeu Sri Mulyani, dan Menkumham Yasona Laoly untuk mewakili pemerintah membahas revisi UU ASN bersama DPR.

Menteri Asman pernah sekali hadir saat pembahasan revisi UU ASN. Namun hingga April ini mentok di tengah jalan karena masih menunggu hasil validasi data honorer K2.

"Kami sudah muak dengan permainan pemerintah. Kok suka benar memainkan nasib kami yang nyata-nyata mengabdi di daerah," ujar Koordinator Wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Barat Iman Supriatna kepada JPNN, Sabtu (28/4).

Dia berharap aksi 1 Mei merupakan yang terakhir sebagai bukti keseriusan honorer dalam menuntut haknya. Sebab, selama ini MenPAN-RB sudah memperlambat penyusunan DIM (daftar inventarisasi masalah) revisi UU ASN, dengan alasan masih mengadakan pendataan honorer K2.

"Sebetulnya di Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga ada data valid yang sudah dikirimkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota seluruh Indonesia pada 2010. Jadi enggak masuk akal kalau sekarang masih mengatakan data K2 belum valid," tegasnya.

Dia menambahkan, tuntutan utama honorer K2 adalah segera disahkannya revisi UU ASN. Honorer K2 juga menuntut perbaikan honorarium yang diterima selama masa tunggu pengangkatan CPNS. Selain itu mereka menolak diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). (esy/jpnn)