Data Kematian Akibat COVID-19 Simpang siur, Yusril Ingatkan Pemerintah!
Yusril lebih lanjut mengatakan, jika data resmi dari pemerintah tak kunjung muncul, maka yang beredar di publik adalah data tidak resmi yang bisa dibuat siapa saja.
Hal ini justru akan menghambat upaya penanganan pandemi di Indonesia.
"Jika data tidak resmi yang beredar, data itu dengan mudah dimainkan menjadi isu politik yang berdampak luas, baik isu domestik sebagai penggalangan opini untuk menggoyang stabilitas politik dan pemerintahan, maupun isu internasional," katanya.
Sebab, kata Yusril kemudian, angka kematian yang relatif besar dibanding dengan negara-negara lain serta angka kematian global, bisa 'digoreng' sebagai isu pelanggaran HAM berat.
"Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi pada negara tercinta ini," pungkas Yusril.(gir/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Data kematian akibat COVID-19 simpang siur, Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra mengingatkan pemerintah.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Ini Kata Menko Yusril soal Kasus Suap Hakim Rp 60 Miliar
- Menko Yusril Pastikan RI Lindungi WNI yang Hadapi Masalah Hukum di Luar Negeri
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19
- Luhut Dasco
- Isu COVID & Lab Wuhan Mencuat Lagi, China Gercep Membela Diri