JPNN.com 
Data Kematian Akibat COVID-19 Simpang siur, Yusril Ingatkan Pemerintah!
Yusril lebih lanjut mengatakan, jika data resmi dari pemerintah tak kunjung muncul, maka yang beredar di publik adalah data tidak resmi yang bisa dibuat siapa saja.
Hal ini justru akan menghambat upaya penanganan pandemi di Indonesia.
"Jika data tidak resmi yang beredar, data itu dengan mudah dimainkan menjadi isu politik yang berdampak luas, baik isu domestik sebagai penggalangan opini untuk menggoyang stabilitas politik dan pemerintahan, maupun isu internasional," katanya.
Sebab, kata Yusril kemudian, angka kematian yang relatif besar dibanding dengan negara-negara lain serta angka kematian global, bisa 'digoreng' sebagai isu pelanggaran HAM berat.
"Kita tidak ingin hal seperti itu terjadi pada negara tercinta ini," pungkas Yusril.(gir/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Data kematian akibat COVID-19 simpang siur, Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra mengingatkan pemerintah.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Klaim Didukung Mayoritas DPW, Keponakan Yusril Ihza Mahendra Maju jadi Caketum PBB
- Variasi Unggulan
- Kasus Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Ada yang Anak-anak
- Terpidana Pemerkosa 48 Pria Reynhard Sinaga Dipukuli di Inggris, Begini Sikap Pemerintah
- PBB Bersiap Gelar Muktamar ke-VI di Bali untuk Memilih Ketum yang Baru
- Terobosan Hukum Bagi Pengguna Narkoba di KUHP yang Baru, Tak Lagi Dipidana
