Data Kependudukan Bukan Hasil Konspirasi

Untuk itu, Rasyid menandaskan bahwa pemerintah tak ingin lagi dituding menjadi biang kekacauan DPT pada pelaksanaan Pilpres 8 Juli mendatang. Bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto sudah meminta gubernur dan bupati/walikota melaporkan progres pemutakhiran daftar pemilih pilpres setiap tiga hari sekali.

 

Rasyid menjelaskan, atas permintaan KPU maka Mendagri telah memerintahkan kepala daerah membantu pemutakhiran daftar pemilih pilpres. "Sudah ada surat edaran dari Mendagri untuk gubernur dan bupati/walikota

 

Sebelumnya, Ketua KPU Abdul Hafis Anshary meminta bantuan ke Mendagri. Melalui surat bernomor 688/KPU/IV/2009 tanggal 11 April 2009, KPU secara resmi meminta Mendagri memerintahkan gubernur dan bupati/walikota untuk memberikan bantuan ke KPU provinsi maupun KPU kabupaten/kota.

 

Bantuan yang diminta KPU itu antara lain pengerahan Ketua RT/RW dalam membantu petugas pemutakhiran data pemilih pilpres pada setiap TPS, menyediakan tenaga operator di kabupaten/kota untuk pemutakhiran data pemilih, menggandakan DPS yang berbasis TPS yang harus diumumkan di setiap RT/RW, sosialisasi tentang pentingnya DPT di setiap kantor pemerintah.(ara/JPNN)