Data Masyarakat Diduga Bocor, Bukti PDP di Indonesia Lemah
jpnn.com, JAKARTA - Praktisi keamanan siber Pratama Persadha menilai dugaan kebocoran data masyarakat Indonesia menjadi bukti perlindungan data pribadi di tanah air lemah.
Menurut dia, masyarakat Indonesia kembali dihadirkan kabar kebocoran data pribadi.
Pratama menjelaskan satu juta data pribadi yang kemungkinan adalah data dari BPJS Kesehatan di-upload di internet.
Menurutnya, akun bernama Kotz memberikan akses download secara gratis untuk file sebesar 240 MB yang berisi satu juta data pribadi masyarakat Indonesia.
File tersebut dibagikan sejak 12 Mei 2021, dan dalam sepekan ini ramai menjadi perhatian publik.
Akun tersebut mengeklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga USD 6 ribu.
Pratama menjelaskan bahwa benar tidaknya itu data BPJS Kesehatan, tunggu keterangan resmi sembari mungkin dilakukan digital forensik.
"Bila di cek, data sample sebesar 240 MB ini berisi nomor identitas kependudukan (NIK), nomor HP, alamat, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah tanggungan dan data pribadi lainnya yang bahkan si penyebar data mengeklaim ada 20 juta data yang berisi foto,” kata Pratama dalam keterangannya, Jumat (21/5).
Pratama Persadha menegaskan dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan membuktikan lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia.
- Saleh Ingatkan Pemerintah Waspada soal Defisit BPJS Kesehatan
- BPJS Kesehatan Jateng-DIY Bayar Klaim Rp 29,7 Triliun pada 2024
- Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Jateng-DIY Capai 41,5 Juta Jiwa
- BPJS Kesehatan Bantah Defisit dan Klaim DJS Masih Sehat
- Habiskan Rp 1,9 Triliun, Penyakit Ginjal Dinilai Jadi Beban BPJS Kesehatan
- Indonesia Re-BPJS Kesehatan Bahas Pencegahan Kecurangan Klaim dan Penanganan Fraud