Data Masyarakat Diduga Bocor, Bukti PDP di Indonesia Lemah
jpnn.com, JAKARTA - Praktisi keamanan siber Pratama Persadha menilai dugaan kebocoran data masyarakat Indonesia menjadi bukti perlindungan data pribadi di tanah air lemah.
Menurut dia, masyarakat Indonesia kembali dihadirkan kabar kebocoran data pribadi.
Pratama menjelaskan satu juta data pribadi yang kemungkinan adalah data dari BPJS Kesehatan di-upload di internet.
Menurutnya, akun bernama Kotz memberikan akses download secara gratis untuk file sebesar 240 MB yang berisi satu juta data pribadi masyarakat Indonesia.
File tersebut dibagikan sejak 12 Mei 2021, dan dalam sepekan ini ramai menjadi perhatian publik.
Akun tersebut mengeklaim mempunyai lebih dari 270 juta data lainnya yang dijual seharga USD 6 ribu.
Pratama menjelaskan bahwa benar tidaknya itu data BPJS Kesehatan, tunggu keterangan resmi sembari mungkin dilakukan digital forensik.
"Bila di cek, data sample sebesar 240 MB ini berisi nomor identitas kependudukan (NIK), nomor HP, alamat, alamat email, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah tanggungan dan data pribadi lainnya yang bahkan si penyebar data mengeklaim ada 20 juta data yang berisi foto,” kata Pratama dalam keterangannya, Jumat (21/5).
Pratama Persadha menegaskan dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan membuktikan lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia.
- UU PDP Resmi Berlaku, SakuraHR Connect Bahas Cara Melindungi Data Karyawan
- 21 Orang di Sukabumi Jadi Korban Penipuan Sindikat Pemalsu Kartu Indonesia Sehat
- Lestari Moerdijat Minta Peran Pemda Ditingkatkan dalam Penanggulangan Kanker Payudara
- Lalamove Dukung Peningkatan Pemahaman Perlindungan Data Pribadi untuk Pengemudi
- RS Hasan Sadikin Berusia 101 Tahun, Menkes Budi Titip 3 Pesan Penting Ini
- Turis Australia Mengaku Data Mereka Bocor di Bandara Bali Akibat Gangguan Visa Elektronik