Data Peserta BPJS Berantakan, Setop Dulu Rencana Kenaikan Iuran

Sebab, bicara angka kemiskinan pun juga terdapat ketidaksinkronan dengan PBI yang disubsidi APBN.

"Kalau kita perhatikan angka kemiskinan di Indonesia itu konon katanya 10% dari jumlah penduduk, berarti kalau 10% mestinya kta hanya membayar 26 juta orang, tetapi realitanya yang kita bayar adalah 96,8 juta orang. Berarti apakah 96,8 juta ini miskin semua, ini kan jadi catatan," tuturnya.

Dede mengapresiasi kebijakan pemerintah yang sudah baik dengan mensubsidi PBI sebanyak 96,8 juta jiwa itu.

Apalagi bila dinaikkan iurannya dari Rp23.000 menjadi Rp42.000. Namun demikian, Komisi IX meminta pemerintah tetap melakukan perbaikan terlebih dahulu. Mulai pendataan, hingga manajemen temuan-temuan BPKP.

"Baru setelah itu berbicara kenaikan, termasuk pelayanan. Artinya DPR juga memberi ruang untuk pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan," tandasnya.(fat/jpnn)