Data Pusat dan Daerah Berbeda, Hak Anak Stunting Berpotensi Hilang

Data Pusat dan Daerah Berbeda, Hak Anak Stunting Berpotensi Hilang
Bonus demografi Indonesia terancam jika persentase balita penderita stunting masih tinggi. Foto dok. YAICI

"Adanya perbedaan data tersebut berdampak pada masyarakat yang tak memiliki akses terkait penyuluhan kesehatan," keluhnya.

Hal ini dialami oleh balita kembar di Desa Cibarani, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten. Khaerul dan Khairil, begitulah nama kedua balita tersebut. Mereka tinggal di wilayah yang jarak ke puskesmas terdekat harus ditempuh selama 1 jam.

Wiwin, panggilan dari ibu balita kembar ini menjelaskan, Ia jarang membawa kedua anaknya ke puskesmas akibat jarak yang jauh. Akibatnya, tumbuh kembang dan asupan gizi Khaerul dan Khairil tak pernah terpantau. Kedua balita tersebut bahkan belum vaksin lengkap.

"Karena tidak cukup konsumsi sehari-harinya, anak saya diberi masing-masing 4 botol dot setiap harinya kental manis untuk susu mereka," tutur Wiwin.

Wiwin pun mengaku tidak paham terkait kebutuhan gizi yang diperlukan oleh dua balita berusia satu setengah tahun tersebut.

Selain itu, Dia juga mengeluhkan tidak adanya kader puskesmas maupun posyandu yang mendatanginya untuk penyuluhan stunting.

Khaerul dan Khairil menjadi salah satu contoh deteksi stunting yang masih belum maksimal hingga ke lapisan bawah. (esy/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Salah satu persoalan dalam penyelesaian stunting adalah perbedaan data antara pusat dan daerah. Akibatnya hak anak stunting terancam hilang.


Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News