Data Raskin dan BLT Meleset, Kepala Desa Panen Protes

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, M Misbakhun menemukan adanya permasalahan dalam penyaluran program beras miskin (raskin) dan bantuan langsung tunai (BLT) di wilayah Pasuruan, Jawa Timut. Menurutnya, ada penyaluran raskin dan BLT yang tidak tepat sasaran akibat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tak akurat.

Misbakhun mengungkapkan, awal pekan ini dirinya mengunjungi konstituennya di daerah pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo. Dalam kunjungan saat masa reses DPR itu, Misbakhun mendapat masukan dari para kepala desa di Kecamatan Gempol, Pasuruan yang mengeluhkan tentang persoalan dalam penyaluran BLT dan raskin.

Misbakhun menjelaskan, akibat ketidakakuratan data BPS tentang penerima raskin dan BLT, para kepala desa mendapat protes dari warga. Sebab, ada warga yang harusnya berhak menerima tapi tak masuk daftar, atau sebaliknya.

“Banyak penerima BLT yang seharusnya tidak pantas dan tidak berhak mendapatkannya, tapi malah menerima. Para kepala desa di sana panen protes gara-gara BLT dan raskin tak tepat sasaran,” ujar Misbakhun di Jakarta, Kamis (7/5).

Politikus Partai Golkar itu merinci, persoalan ketidaktepatan dalam penyaluran BLT dan raskin itu ada di Desa Keajapanan, Desa Wonosari, Desa Karang Rejo, Desa Legok, Desa Carat, dan Desa Gempol. “Semuanya di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan,” ucapnya

Misbakhun menambahkan, para kepala desa justru heran dengan data BPS. “Para kepala desa bertanya dasar BPS itu dari mana, karena mereka merasa tidak pernah dilibatkan dalam pencatatan," tambahnya.

Karenanya Misbakhun menjanjikan dalam rapat kerja Komisi XI DPR pada masa sidang mendatang akan mendesak BPS untuk melakukan pendataan ulang dan validasi data. Sebab, program raskin dan BLT merupakan upaya untuk jaring pengaman untuk mewujudkan keadilan sosial.

"Jangan ada lagi data tak akurat. Jangan ada program jaring pengaman sosial menjadi program yang tidak mengena pada tujuan awalnya. Ini untuk membantu masyarakat miskin agar tetap menjaga kelangsungan hidupnya akibat gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok," pungkasnya. (ara/jpnn)