Data Resmi: Belanja Pegawai Membengkak Gegara PPPK, Nasib 1,3 Juta Formasi 2024?
jpnn.com - JAKARTA – Rencana seleksi CPNS 2024 dan PPPK 2023 yang menyediakan formasi sebanyak 1,3 juta menghadapi masalah krusial.
Keinginan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mempercepat pengadaan 1 juta guru PPPK juga berpotensi menghadapi masalah.
Bagaimana tidak, di saat pemerintah pusat berulang kali meminta pemda mengajukan usulan formasi sesuai kebutuhan, tetapi di sisi lain ada pembatasan.
Komisi X DPR RI mengungkapkan, ada ketentuan dari pemerintah bahwa instansi yang berhak mengusulkan formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 hanya pemda yang porsi belanja pegawainya tidak lebih dari 30 persen APBD.
Ketentuan ini jelas akan berdampak pada jumlah formasi PPPK yang akan diusulkan pemda.
Padahal dengan ketentuan sebelumnya yang hanya mensyaratkan porsi belanja pegawai maksimal 50 persen, sudah banyak pemda yang mangusulkan jumlah formasi minim.
"Jadi, daerah yang berhak mengusulkan formasi PPPK 2024 hanya bagi yang belanja pegawainya maksimal 30 persen. Ini masalah baru dalam perekrutan CASN 2024," kata H. Muhamad Nur Purnamasidi, anggota Komisi X DPR RI dalam raker bersama Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada Selasa (7/11).
Sebelumnya, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan komitmennya menyelesaikan program 1 juta PPPK guru.
Seleksi CPNS 2023 dan PPPK 2023 menghadapi masalah serius, berkaitan dengan belanja pegawai yang terus meningkat. Ini data resminya.
- KepmenPAN-RB 634 Tahun 2024 Senjata Honorer TMS & Belum Melamar, Cermati 11 Ketentuannya
- Kemenkeu Buka Suara, Soal Transaksi Uang Elektronik dan Qris Kena PPN 12 Persen
- Selamat, Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan di Hakordia 2024
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti Sampaikan Kabar Baik untuk Guru, Siap-Siap Saja
- Kasus Suap Seleksi PPPK Batu Bara, 5 Terdakwa Divonis 1 Tahun Penjara
- 5 Berita Terpopuler: Dua Kategori PPPK 2024 dengan Gaji Berbeda, Mulai Berlaku Awal 2025, tetapi Tetap Ada Prioritas