Data Tak Akurat Potensi Picu Kekisruhan
Jumat, 20 April 2012 – 06:37 WIB

Data Tak Akurat Potensi Picu Kekisruhan
KEAKURATAN data pemilih sangat menentukan sukses tidaknya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012. Jika data pemilih tidak akurat, dan menimbulkan kerugian pada salah satu calon, akan memicu ketidakpuasan. Dari sanalah, potensi kekisruhan dalam pilkada bisa muncul. Menurut Taufik, pemutakhiran data pemilih jelang Pilkada DKI 2012, masih belum maksimal. Hal itu terbukti, dengan belum dilakukannya pengesahan daftar pemilih sementara (DPS). Padahal, pengesahan DPS harusnya sudah dilakukan tanggal 13 April silam. Kemudian, DPS tersebut harus segera disosialisasikan kepada masyarakat, mulai di tingkat kelurahan, hingga RW dan RT. Tujuanya, agar para calon pemilih mengetahui dirinya sudah terdaftar atau belum.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, berdasarkan pengamatannya pada pilkada di sejumlah daerah di Indonesia, pemicu utama terjadinya kekisruhan dalam pilkada adalah data pemilih yang tidak akurat.
Baca Juga:
Untuk itu, ia mengimbau pihak-pihak terkait, untuk teliti dalam melakukan pendataan pemilih. “Pendataan pemilih harus dilakukan secara teliti dan transparan. Hal ini guna menghindari ketidakakuratan jumlah data pemilih,” kata Taufik, di sela Konferensi Pers, di Kantor Gerindra DKI, Benhil, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).
Baca Juga:
KEAKURATAN data pemilih sangat menentukan sukses tidaknya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2012. Jika data pemilih tidak akurat, dan menimbulkan
BERITA TERKAIT
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik