Datang Rapat Pakai Burka, Ternyata Punya Agenda Intoleran
jpnn.com, CANBERRA - Senat Australia dibuat heboh aksi salah seorang anggotanya, Senator Pauline Hanson. Bagaimana tidak, pemimpin partai sayap kanan One Nation itu masuk ke ruang rapat mengenakan burka.
Awalnya tidak ada yang tahu kalau yang masuk adalah Hanson. Maklum, seluruh bagian tubuhnya tertutup pakaian yang biasa dikenakan sebagian wanita muslim tersebut.
Para anggota senat hanya memalingkan kepala melihat dengan takjub ke arah sosok yang menutupi dirinya tersebut. Tapi tak lama karena kemudian Hanson membuka burkanya dan mulai berorasi.
Tentu saja Hanson tidak bermaksud mengampanyekan burka dengan aksinya itu. Dia justru sedang mendorong agenda intoleran partainya, melarang penggunaan burka di Australia.
Pemimpin senat sekaligus Hakim Agung Australia, George Brandis langsung mengutuk aksi Hanson tersebut. Brandis menasihati dan memperingatkan Hanson untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap kelompok agama lain.
Pernyataan Brandis itu pun langsung mendapatkan standing applause dari anggota partai-partai lain yang berseberangan dengan Hanson.
Dalam pidato emosionalnya Brandis mengatakan kalau aksi Hanson berisiko memicu kemarahan lebih dari 500 ribu warga Australia yang memeluk agama Islam.
”Aksi Anda itu mengolok-olok komunitas. Adalah tindakan mengerikan karena Anda sudah mengejek pakaian religius mereka. Saya akan meminta Anda merenungkan apa yang telah Anda lakukan,” sambungnya.
Senat Australia dibuat heboh aksi salah seorang anggotanya, Senator Pauline Hanson. Bagaimana tidak, pemimpin partai sayap kanan One Nation itu masuk
- Kemendikbudristek & Kemenag Memberantas 3 Dosa Besar di Lingkungan Pendidikan Tinggi
- Turning Point Kota Solo dari Intoleran Menjadi Toleran
- Ganjar Menginap di Rumah Warga Tionghoa, Kisah Kupu-Kupu Besar & Toleransi di Ambarawa
- Kunjungi Polda Sumut, Kepala BNPT Ingatkan Cegah Generasi Muda dari Sikap Intoleran
- LDII Sebut Ada Tiga Masalah Toleransi, Ini Solusinya
- Kaesang Pangarep Ninja Muda Penumpas Intoleransi, Pengawal Demokrasi