Datangi KPK, Sekjen PDIP akan Berikan Keterangan Sejujur-jujurnya kepada Penyidik

Megawati bahkan beberapa kali menyoroti tindakan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti yang berlatar belakang anggota Polri. Megawati juga mengaku ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dianggap telah banyak menyalahgunakan wewenang.

Seusai acara pemberian rekomendasi dukungan kepada ratusan kepala daerah untuk Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8), Hasto Kristiyanto mengungkapkan latar belakang Megawati Soekarnoputri yang ingin bertemu dengan Kapolri.

Menurut Hasto, Presiden Kelima RI banyak mendengar informasi adanya penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik.

Hal ini disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan awak media setelah acara.

"Yang menjadi latar belakang adalah begitu banyak laporan yang masuk ke Ibu Ketua Umum tentang penyalahgunaan fungsi penegakkan hukum dan itu dipakai secara masif di dalam pemilu yang lalu. Sehingga inilah yang kemudian ibu mengingatkan bahwa pemimpin tertinggi Polri harus bertanggung jawab bagi kepentingan bangsa dan negara, bagi kepentingan merah putih; jangan dipersempit kepada kepentingan-kepentingan sepihak hanya karena ambisi kekuasaan itu. Itu yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan teman-teman pers juga harus berani menyuarakan kebenaran itu," kata Hasto.

Hasto mengajak semua pihak agar tidak menutup mata ketika ada penegak hukum yang seharusnya mengabdi kepada keadilan, lalu sudah bergeser hanya menjadi alat untuk melakukan tekanan-tekanan tertentu.

"Karena Ibu Mega memang dengan prinsip Satyam Eva Jayate, pada awalnya kan melakukan evaluasi, karena beliau menerima masukan dari kader-kader Partai, bagaimana dalam Pemilu Presiden yang lalu, dan ini juga dibuktikan oleh dissenting opinion dari tiga Hakim MK bahwa terjadi kecurangan abuse of power dengan menggunakan alat-alat negara, dan juga sumber daya negara," kata Hasto.

Dosen di Universitas Pertahanan RI ini mengingatkan bahwa Polri merupakan alat negara yang seharusnya netral dan menolak tekanan penguasa untuk mengintimidasi kelompok tertentu. Hasto juga tidak ingin ada upaya hukum untuk melakukan suatu perubahan-perubahan struktur di dalam partai politik, yang seharusnya berdaulat.