Datangi SKK Migas, Massa Desak Audit Pengadaan Barang dan Jasa PetroChina

Dan ia juga mendesak agar Presiden Petrochina meninjau juga penyesuaian harga estimasi perusahaan dengan alasan tenggat waktu kegiatan pengeboran yang tidak relevan untuk kontrak 3 tahun.
"Kalau praktik korupsi dan kelalaian ini dibiarkan, maka dapat mengganggu hubungan bilateral antara China dan Indonesia. Mengingat, Petrochina adalah BUMN milik pemerintah negara China yang beroperasi di Indonesia," tuturnya.
Lebih lanjut, Zuhri juga menilai jika praktik dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa ini menyeret sindikat yang disinyalir melibatkan 3 (tiga) petinggi di perusahaan tersebut.
"Ini diduga melibatkan 3 petinggi manajemen di PetroChina. Ada general manager VP Techincal, Business Development serta VP Supply Chain Management. Jika ini dibiarkan KKN ini berlangsung, jelas terlibat bobroknya organisasi manajemen Petrochina yang berisi orang-orang tidak berkompeten dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya," tandasnya.
Aksi yang dilakukan di dua lokasi tersebut, yakni kantor SKK Migas dan kantor PetroChina International Jabung Ltd di Menara Kuningan ini, Zuhri menyatakan tujuannya agar ada upaya perbaikan manajemen di perusahaan tersebut, karena banyaknya persoalan yang terjadi.
"Meminta Presiden Petrochina untuk segera membebastugaskan saudara Gusminar sampai penyelidikan selesai dilakukan dan mengganti dengan personel yang lebih kompeten dan memiliki integritas," ucapnya. (dil/jpnn)
Sejumlah massa aksi yang mengatasnamakan diri Aliansi Pergerakan Pemuda Intelektual Peduli Jambi (APIP-JAMBI) menggelar aksi unjuk rasa di kantor SKK Migas
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Danantara Audit
- Tanggapi Aksi #IndonesiaGelap, PSI: Menurut Data, Indonesia Sangat Cerah
- Prabowo Pastikan Danantara Bisa Diaudit Setiap Saat oleh Siapa pun
- Pelajar di Luar Negeri Ikut Dukung Aksi 'Indonesia Gelap'
- Berorasi saat BEM SI Demonstrasi, Seorang Mak Serukan Tangkap Jokowi
- Demo Indonesia Gelap: Mahasiswa UBK Serukan 'Kabinet Gemuk Rakyat Kurus'