DAU Ditahan Kemenkeu, Pemkot Cilegon Kelabakan

jpnn.com - CILEGON – Pemkot Cilegon bakal menghentikan sejumlah kegiatan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama empat bulan ke depan. Langkah ini terpaksa dilakukan Pemkot Cilegon sebagai buntut ditahannya Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 87,76 miliar oleh pemerintah pusat .

Kemarin, Jumat (26/8), jajaran Pemkot terdiri Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menggelar rapat terbatas. Rapat tersebut untuk mencari solusi atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK/.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran sebagian DAU 2016. 

Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Pengembangan Wilayah (Prasbangwil) Bappeda Cilegon Sabri Mahyudin mengatakan, berdasarkan hasil rapat, Pemkot bakal menghentikan sejumlah kegiatan. “Kegiatan yang tidak terlalu penting bakal disetop. Antara lain kegiatan workshop, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan lainnya yang memang tidak terlalu penting,” katanya kepada Radar Banten. 

Sabri menjelaskan, selain menghentikan kegiatan seremonial. solusi yang disepakati antara Bappeda, DPPKD, Plt Sekda dan wali kota Cilegon adalah melakukan efisiensi belanja pegawai dan efisiensi lelang. “Ke depan bisa jadi kegiatan akan jarang digelar oleh SKPD,” jelas Sabri. 

Kabid Pembiayaan DPPKD Kota Cilegon Ade Nasruddin menambahkan, nilai DAU untuk tahun anggaran 2016 sudah dipatok sebesar Rp 600 miliar. “Dari jumlah itu, sebanyak Rp 87,76 miliar ditunda pencairannya oleh pusat. Oleh sebab itu, Pemkot bakal melakukan efisiensi belaja pegawai dan lelang,” terangnya. 

Plt Sekda Cilegon Ratu Ati Marliati menjamin, penangguhan DAU tidak akan berimbas terhadap gaji para pegawai Pemkot Cilegon. “Insya Allah para pegawai yang ada di sini tetap mendapatkan gaji,” kata Ati yang berupaya meyakinkan para PNS. 

Ati menjelaskan, tidak hanya gaji pegawai yang tetap akan berjalan, sejumlah program yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), juga tetap akan berjalan. “Penundaan DAU tidak akan berimbas terhadap program yang sudah direncanakan,” jelas Ati yang juga kepala Bappeda Cilegon. 

Ati meyakini, penundaan DAU tidak akan lama. Pihaknya juga tidak akan tinggal diam dan akan langsung mendatangi Kemenkeu di Jakarta untuk mengklarifikasi program pembangunan di Cilegon. “Sebenarnya program-program di Cilegon kan sudah berjalan,” ujarnya.